BPS: Ketimpangan Gender Menurun, Tapi Tantangan Besar

Badan Pusat Statistik (BPS) catatkan penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia menjadi 0,402 pada 2025 yang menjadi cerminan adanya perbaikan inklusivitas ekonomi. Sayangnya, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki masih terlihat signifikan terutama dalam keterwakilan politik yang berpotensi mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan ekonomi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa perbaikan ini melanjutkan tren positif dalam lima tahun terakhir.

“Pada tahun 2025, nilai IKG tercatat sebesar 0,402 atau turun 0,019 poin dibandingkan tahun 2024,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Penurunan IKG dari 0,472 pada 2020 menjadi 0,402 pada 2025 menunjukkan adanya kesenjangan gender yang semakin mengecil. Meski begitu, BPS menekankan bahwa disparitas pada sejumlah indikator utama masih terjadi.

“Provinsi di Indonesia bagian timur secara umum memiliki nilai IKG yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. DKI Jakarta mencatat nilai IKG terendah serta mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya,” lanjutnya.

Dalam aspek pemberdayaan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga masih relatif rendah. Tercatat, presentasenya hanya mencapai 22,28%, sementara laki-laki mendominasi hingga 77,72%.

Selain itu, kesenjangan juga terlihat pada partisipasi kerja yang mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tercatat sebesar 56,63%, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 84,40%.

Jika ditilik dari sisi pendidikan, proporsi perempuan yang memiliki pendidikan minimal SMA sebesar 38,35%, lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 44,23%.

Selain tantangan itu, BPS juga mencatatkan tantangan ada pada kesehatan reproduksi seperti masih adanya perempuan yang melahirkan di usia di bawah 20 tahun dan di luar fasilitas kesehatan yang bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia perempuan dalam jangka panjang.

Tapi, secara regional, perbaikan IKG terjadi di sebagian besar provinsi di Indonesia.

“Jika dilihat dari dinamika tahunan, tiga besar provinsi yang mencatat perbaikan ketimpangan gender yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.