Pertaruhan Negara Merestrukturisasi BUMN Lewat Danantara

Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi langkah pemerintah untuk mengakhiri persoalan klasik pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mulai dari birokrasi yang gemuk, tumpang tindih usaha, hingga rendahnya efisiensi pengelolaan aset negara.

Hal itu menjadi pembahasan utama dalam Debat Publik bertajuk “Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN” yang diselenggarakan Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Semarang.

Dalam forum tersebut, sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik menilai BPI Danantara sebagai instrumen penting dalam restrukturisasi BUMN. Konsolidasi ribuan entitas usaha negara ke dalam satu kekuatan ekonomi menjadikan lebih kompetitif dan profesional.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, menyebut Danantara sebagai fondasi baru bagi transformasi ekonomi nasional yang lebih adaptif dan berdaya saing global. Dengan total aset gabungan mencapai Rp1.650 triliun, Danantara dinilai memiliki kapasitas finansial yang sangat besar untuk mendukung agenda industrialisasi dan hilirisasi nasional.

Menurut Rizal, restrukturisasi tersebut bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang mampu menggerakkan sektor ekonomi secara lebih luas.

“Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6 persen,” ujarnya

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menyoroti persoalan redundansi atau tumpang tindih unit usaha BUMN yang selama ini dinilai membebani kinerja perusahaan negara.

Menurutnya, banyak BUMN memiliki anak dan cucu perusahaan di sektor serupa seperti logistik, hotel, hingga properti yang justru saling bersaing dan mengurangi efisiensi bisnis.

BPI Danantara dinilai hadir untuk menyederhanakan struktur tersebut melalui pengelolaan terpusat dengan pendekatan manajemen profesional.

“Danantara ini seperti keranjang berisi telur-telur BUMN; dulu berserakan, tapi sekarang di dalam satu keranjang sehingga lebih gampang menjaganya, meski kita tetap harus mengawal bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa merugikan negara,” kata Wijayanto.

Meski mendapat banyak dukungan, forum tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan transparansi agar Danantara tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.

Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menilai keberhasilan Danantara sangat bergantung pada minimnya intervensi politik dan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, transparansi menjadi syarat utama untuk membangun kepercayaan investor sekaligus menjaga legitimasi publik terhadap lembaga tersebut.

“Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi; Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Akhmad Syakir Kurnia, mengingatkan bahwa pengalihan dividen BUMN ke kas Danantara harus diimbangi peningkatan kinerja yang signifikan agar tidak menimbulkan kekhawatiran publik terkait berkurangnya kontribusi terhadap APBN.

Ia juga menilai pengawasan publik harus diperkuat mengingat Danantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Harapan boleh saja dilambungkan setinggi langit mengenai penataan kelembagaan ini, namun sejarah ekonomi ekstraktif memaksa kita untuk tetap kritis karena ruang untuk meminta transparansi publik terasa sudah mengkhawatirkan secara desain undang-undang,” tuturnya.

Baca Juga: Dorong Transformasi Digital, Danantara Indonesia Lirik Pengembangan Sovereign Cloud hingga AI

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Danantara disebut tengah memprioritaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit sebagai standar baru transparansi pengelolaan aset negara.

Langkah itu dinilai menjadi tonggak baru dalam tata kelola BUMN karena seluruh aset negara akan dipetakan secara menyeluruh melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka dan terintegrasi.

Konsolidasi aset tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan valuasi aset negara hingga 40 persen serta menghasilkan efisiensi biaya operasional mencapai Rp60 triliun per tahun.

Dengan kapasitas keuangan yang lebih kuat, Danantara diharapkan dapat mendukung pembiayaan berbagai proyek strategis nasional, termasuk sektor ketahanan energi dan kedaulatan pangan, tanpa ketergantungan berlebihan terhadap penyertaan modal negara.