Kuasai 73% Produksi Global, Indonesia dan Filipina Bentuk Poros Nickel Corridor

Indonesia dan Filipina resmi menyepakati kerja sama strategis untuk membentuk poros nikel dunia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation. Kerja sama ini memposisikan kedua negara sebagai kekuatan dominan yang menguasai 73,6% produksi nikel global.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA), yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon. Maria Cristina A. Roque di Cebu, Filipina, Kamis (7/5).

Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret untuk mengintegrasikan kekuatan hulu dan hilir kedua negara di kawasan ASEAN.

“Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina. Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Menko Airlangga.

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia menyumbang 66,7% produksi nikel dunia, sementara Filipina berkontribusi sebesar 6,9%. Kerja sama ini bertujuan memberikan jaminan keamanan pasokan (feedstock security) bagi smelter di Indonesia melalui proses blending bijih nikel Filipina untuk mencapai rasio silikon terhadap magnesium (Si:Mg) yang tepat.

Lingkup kerja sama strategis ini mencakup pertukaran informasi perdagangan nikel, pengembangan bersama teknologi hilirisasi, pemanfaatan produk sampingan (side product), hingga pengembangan sumber daya manusia. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan nilai ekspor produk olahan nikel Indonesia yang telah mencapai USD9,73 miliar pada 2025.

Airlangga menjelaskan bahwa melalui koridor ini, Filipina akan naik kelas dalam rantai nilai regional, sementara Indonesia memperkuat posisinya sebagai pusat industri baterai kendaraan listrik (EV) dan baja tahan karat.

“Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan (feedstock security) untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat kita. Hal ini sejalan dengan arahan KTT AECC ke-27 untuk memperkuat rantai pasok kritis di kawasan ASEAN,” tambah Menko Airlangga.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Smelter, Bahlil Jajaki Impor Nikel dari Filipina

Baca Juga: Purbaya Bakal Bebaskan Pajak untuk Pembelian Mobil Listrik Berbasis Nikel

Pemerintah Indonesia juga memproyeksikan investasi hilirisasi nikel mencapai US$47,36 miliar pada 2030. Untuk mempercepat target tersebut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan terus didorong sebagai lokomotif investasi smelter dan inovasi teknologi bahan baku baterai berstandar internasional.

Selain mendukung sektor industri, kerja sama ini dipandang vital bagi transisi energi kawasan. Hilirisasi nikel akan berkontribusi langsung pada penguatan penyimpanan energi (energy storage), baik untuk kendaraan listrik maupun penyimpanan panel surya, guna mendukung bauran energi bersih yang berkelanjutan di Asia Tenggara.