Purbaya Cs Tak Mau Duit Negara Numpuk di Akhir Tahun, Belanja Negara Kuartal I Tembus 25%

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah pola belanja negara pada 2026 dengan mempercepat realisasi anggaran sejak awal tahun guna memperkuat multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Melalui strategi tersebut, realisasi konsumsi pemerintah pada kuartal I-2026 tercatat mencapai sekitar 25% dari total konsumsi tahunan.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, Herman Saherudin, mengatakan selama ini penyerapan anggaran pemerintah cenderung menumpuk pada triwulan III dan IV. Karena itu, pemerintah mulai merapikan pola belanja agar dampak fiskal terhadap ekonomi dapat dirasakan lebih cepat.

“APBN sebagai instrumen fiskal utama yang kami punya, menunda konsumsi itu artinya menunda multiplier effect yang masuk ke dalam perekonomian. Oleh sebab itu, salah satu strategi fiskal yang kami jalankan adalah merapikan agar konsumsi dilakukan tepat waktu melalui program-program strategis nasional,” ujar Herman dalam acara SMBC Indonesia Economic Forum 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sentuh 5,61%, Didorong Belanja Masyarakat

Baca Juga: Menkeu Purbaya Siapkan Rp2 Triliun per Hari untuk Stabilkan Pasar Obligasi dan Rupiah

Hingga awal tahun, pola penyerapan anggaran menunjukkan perubahan yang lebih terukur. Menurut Herman, percepatan belanja tersebut dapat menjaga disiplin fiskal sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi domestik.

“Jadi kalau triwulan I sekitar 25%. Ini menunjukkan disiplin yang kita lakukan dalam menjaga APBN,” jelasnya.

Selain mendorong konsumsi rumah tangga, percepatan belanja pemerintah juga dinilai mampu menopang investasi dan aktivitas produksi nasional. Belanja pemerintah tercatat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan konsumsi yang tumbuh lebih dari 20% pada awal tahun.

“Government spending yang bagus itu adalah yang disiplin, berdampak, dan tepat waktu. Itulah yang kami coba jaga dari Kementerian Keuangan,” imbuh Herman.

Dari sisi produksi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, informasi dan komunikasi, serta akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan signifikan.

Pada kesempatan yang sama, Herman menegaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal di tengah upaya memperkuat ekspansi ekonomi. Defisit APBN juga dipastikan tetap dijaga di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kunci menjaga fiskal yang sehat dan efektif adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk ekspansi dan pertumbuhan, serta disiplin dalam menjaga kesehatan fiskal itu sendiri. Oleh sebab itu, kami tetapkan defisit fiskal akan dijaga di bawah 3 persen dari PDB,” tandasnya.