Prabowo Pasang Target Baru: Kemiskinan dan Pengangguran Turun Drastis di 2027

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap target ambisius pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran pada 2027.

Dalam pemaparannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5), Prabowo menegaskan pemerintah ingin memperkecil kesenjangan ekonomi sekaligus memperluas lapangan kerja formal.

Melalui penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun ke kisaran 6,0 persen hingga 6,5 persen pada 2027.

"Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen," kata Prabowo.

Tak hanya itu, pemerintah juga membidik penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 4,30 persen sampai 4,87 persen pada 2027. Angka tersebut lebih rendah dibanding target 2026 yang berada di kisaran 4,44 persen hingga 4,96 persen.

Baca Juga: Prabowo Bikin Aturan Baru, Ekspor Sawit hingga Batu Bara Kini Wajib Lewat BUMN

Selain kemiskinan dan pengangguran, Prabowo turut menyoroti pentingnya menekan ketimpangan ekonomi. Pemerintah menargetkan rasio gini atau ukuran kesenjangan pendapatan membaik menjadi 0,362 hingga 0,367.

"Rasio gini kita targetkan harus semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit," kata Prabowo.

Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah juga ingin memperbesar proporsi pekerjaan formal. Untuk tahun depan, target penciptaan lapangan kerja formal dipatok mencapai 40,81 persen, naik signifikan dibanding target 2026 yang sebesar 35 persen.

Menurut Prabowo, seluruh target tersebut akan didorong melalui strategi kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi pemerintah, termasuk optimalisasi pendapatan negara.

Baca Juga: Prabowo: Rakyat Tidak Mimpi Kaya Raya, Cukup Hidup Layak

Pemerintah sendiri menargetkan penerimaan negara pada 2027 bisa mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan langkah itu, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi bisa berjalan beriringan dengan penurunan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.