Prabowo Bongkar Kebocoran Kekayaan RI: Ini Penyebab Gaji Guru dan ASN Kecil

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap dugaan besarnya kebocoran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun. Menurut Prabowo, kondisi itu menjadi salah satu penyebab kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Mengacu pada data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prabowo menyebut keuntungan Indonesia selama 22 tahun mencapai 436 miliar dolar AS. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 343 miliar dolar AS justru disebut mengalir keluar negeri.

"Selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia 436 miliar dolar AS dikurangi 343 miliar dolar AS. Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya," kata Prabowo, dikutip dari Antara.

Baca Juga: Prabowo Akui Kadang Pilu Dikritik Keras PDIP: Tapi Mungkin untuk Menyelamatkan

Prabowo mengatakan praktik aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth sudah berlangsung sejak era Orde Baru. Ia juga menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang disebutnya sebagai bentuk penipuan.

Menurut Prabowo, modus tersebut dilakukan dengan menjual komoditas dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan milik sendiri di luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibanding nilai riilnya.

"Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB," tutur Prabowo.

Ia menyebut praktik serupa terjadi di berbagai sektor komoditas strategis seperti batu bara hingga minyak kelapa sawit.

Selain under invoicing, Prabowo juga menyinggung praktik under counting, transfer pricing, hingga penyelundupan melalui pelabuhan. Ia mengungkapkan selisih antara laporan resmi dengan kondisi sebenarnya dalam sejumlah transaksi bahkan bisa mencapai 50 persen.

"Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50 persen. Yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan yang sebenarnya," jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Kenang Jasa Megawati, 'Dulu Saya Luntang-Lantung, Tapi Ibu Mega Bantu Saya'

Maka dari itu, Prabowo menilai pembenahan lembaga pemerintah, termasuk sektor bea dan cukai, menjadi langkah yang tidak bisa ditunda lagi.

"Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman orde baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau menjatuhkan moril siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita," lanjutnya.