DPRD Jabar Desak Pemprov Tuntaskan Temuan BPK, Tindak Lanjut Baru Capai 69,81 Persen

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua Fraksi PPP, Zaini Shofari, menilai seluruh rekomendasi BPK harus menjadi prioritas tindak lanjut pemerintah daerah. Ia secara khusus menyoroti rekomendasi kepada Dinas Pendidikan untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOSP dan BOPD di satuan pendidikan.

Menurut Zaini, pengawasan yang lebih kuat diperlukan agar anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat.

Di sisi lain, DPRD tetap mengapresiasi keberhasilan Pemprov Jawa Barat mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut. Capaian tersebut dinilai mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan.

Baca Juga: Harga Cabai hingga Daging Sapi Naik, Inflasi Jabar Naik Jadi 0,24%

Baca Juga: Tagih Rp224,6 Miliar, Kanwil DJP Jabar I Blokir Rekening 174 Wajib Pajak

Penyerahan LHP BPK kepada DPRD Jawa Barat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melalui laporan tersebut, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan seluruh rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara efektif.

“Rekomendasi BPK harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar. Kami juga mengapresiasi pencapaian opini WTP yang ke-15 kali berturut-turut. Capaian ini lahir dari kerja sama seluruh pihak, namun perbaikan tata kelola tetap harus berjalan,” pungkas Buky Wibawa.