BGN Hentikan Sementara Pendaftaran Dapur MBG, Fokus Tertibkan Puluhan Ribu SPPG Eksisting

Ledakan jumlah pendaftar fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu turunnya kebijakan intervensi tegas dari pemerintah pusat.  

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membekukan sementara proses pendaftaran calon dapur SPPG tersebut guna memfokuskan pembukaan dapur di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). 

Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan pihaknya perlu merapikan puluhan ribu fasilitas yang telanjur berdiri agar rasio sebaran SPPG lebih proporsional. Untuk itu, dia menegaskan BGN melakukan moratorium sementara untuk calon dapur SPPG terbaru.  

"Nah saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu dapur ini," beber Nanik dalam jumpa pers di kanto BGN, Kamis (4/6/2026).  

Nanik menuturkan, penertiban jumlah unit dapur di setiap wilayah kecamatan menjadi target utama dari agenda moratorium sementara ini.  

"Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja (pendirian dapur SPPG), sudah, ya enam saja," tegas Nanik mencontohkan konsep rasionalisasinya. 

Baca Juga: Anggaran Tersisa Rp268 Triliun, BGN Bongkar Strategi Hemat Besar-Besaran demi Selamatkan Program MBG

Baca Juga: Nanik S. Deyang Langsung Kerja Pimpin BGN, Tak Tunggu Seremonial

Lebih lanjut, Nanik mengungkapkan keran pembukaan izin pendirian dapur baru mutlak tidak akan diproses selama masa perhitungan kebutuhan riil daerah belum tuntas dieksekusi.  

"Lalu apakah nanti dibuka (dapur SPPG baru)? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," jelas Nanik.  

"Jadi kami beresin dulu, beresin dulu," sambung Nanik. 

Di sisi lain, Nanik juga mengakui keputusan pengereman ekspansi dapur SPPG ini dipicu oleh temuan menumpuknya sentra logistik di kawasan perkotaan yang padat penduduk. 

"Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh," ungkap Nanik menyoroti ketimpangan sebaran fasilitas. 

Proses kalkulasi kebutuhan ideal ini diyakini tidak akan memakan waktu lama berkat kolaborasi data lintas kementerian pendidikan dasar dan menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).  

"Ini, ini gampang banget, bisa cepat karena kan kita sekarang bekerja sama dengan Kemendikdasmen, dengan Kemendukbangga ya," lugas Nanik.  

Diketahui, BGN resmi mengumumkan langkah penyesuaian keuangan guna merespons pemotongan porsi dana dari pemerintah pusat. Pimpinan lembaga tersebut memastikan operasional program kerakyatan tetap berjalan meski ada penyusutan alokasi dana negara. 

Strategi utama yang disusun oleh jajaran eksekutif adalah melakukan efisiensi berlapis tanpa mengorbankan masyarakat yang menjadi target sasaran. 

Baca Juga: Dana MBG Bakal Lebih Ditekan Usai Terbukti Dikorupsi, Purbaya Beri Sinyal Ini

Baca Juga: SPPG Program MBG Diminta Dikembalikan ke Rakyat yang Ingin Gabung

Nanik juga menjelaskan, strategi efisiensi yang efektif ini juga tidak mengurangi kualitas pemberian mutu gizi dari Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat penerima manfaat. Hal ini disebutkan Nanik, setelah pengambilan keputusan melalui rapat konsolidasi pimpinan BGN terbaru. 

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran," sebut Nanik.