Keluhan Barcode BBM Subsidi Ramai-Ramai Diblokir Sudah Sampai di Senayan

Kebijakan pemblokiran barcode BBM bersubsidi secara sepihak di berbagai daerah menuai kritik tajam, salah satunya dari Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah segera membenahi sistem komunikasi publik karena fenomena ini mulai mengancam kelangsungan hidup sektor usaha produktif masyarakat.

Kritik tersebut dilayangkan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Ia membeberkan banyaknya laporan dari pelaku usaha yang mendadak lumpuh akibat tidak bisa membeli bahan bakar.

"Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat," ujar Novita tegas.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, pemblokiran tanpa sosialisasi yang jelas berdampak langsung pada sektor-sektor vital seperti logistik, transportasi, hingga industri kecil menengah (IKM) yang masih sangat bergantung pada BBM subsidi.

Selain persoalan teknis barcode, legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII ini juga mengkritisi lemahnya koordinasi antarinstansi negara yang dinilai menjadi akar kekacauan kebijakan energi di lapangan.

Novita mendesak adanya sinkronisasi regulasi yang cepat antara Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, hingga PT Pertamina (Persero) agar kebijakan yang dikeluarkan tidak tumpang tindih dan membingungkan masyarakat.

"Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antarlembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha," tambah Novita.

Guna mencegah keresahan yang meluas, DPR meminta pemerintah membangun sistem komunikasi publik yang transparan dan terintegrasi. Dengan begitu, setiap pelaku usaha bisa mengetahui lebih awal jika ada perubahan regulasi atau verifikasi data kepemilikan barcode subsidi.

Langkah penguatan koordinasi lintas sektor ini diharapkan segera terealisasi demi menjamin pasokan energi tetap aman, sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi dan jalur distribusi logistik nasional.