MBG Mulai Dirombak, Dana Dikurangi hingga Sekolah Orang Kaya Tak Perlu Terima

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengubah strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengedepankan efisiensi anggaran di tengah meningkatnya tekanan terhadap pendanaan program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjaga keberlanjutan program, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan pihaknya membuka peluang penggunaan berbagai sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan dapur MBG. Skema yang dipertimbangkan mencakup dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dukungan BUMN, hibah luar negeri, hingga kontribusi perusahaan yang beroperasi di daerah setempat.

Menurut Nanik, upaya tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi agar program prioritas pemerintah itu tidak sepenuhnya membebani keuangan negara.

"Kami konsern pada efisiensi anggaran agar tidak membebani anggaran negara saat ini, tetapi tanpa mengubah target pemberian gizi yang telah ditetapkan," ujarnya.

Tekanan terhadap pembiayaan program juga mendorong BGN melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan. Nanik mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai target 82 juta penerima manfaat MBG pada 2026. Namun, menurutnya, target tersebut tidak akan dipaksakan jika kesiapan tata kelola dan standar keamanan pangan belum sepenuhnya terpenuhi.

Sebagai langkah awal, BGN memutuskan melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur MBG baru. Kebijakan ini diambil karena ribuan dapur yang telah dibangun saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga memerlukan penataan dan evaluasi terlebih dahulu sebelum dilakukan ekspansi lebih lanjut.

Selain moratorium dapur baru, BGN juga melakukan refocusing atau pemfokusan ulang sasaran penerima manfaat. Menurut Nanik, intervensi gizi perlu diprioritaskan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang benar-benar membutuhkan dukungan nutrisi.

“Kalau misalnya sekolah-sekolah kaya kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” kata Nanik.

Karena itu, BGN akan mengkaji kembali cakupan penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan efisiensi anggaran MBG pada APBN 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi anggaran MBG hingga akhir April 2026 telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp335 triliun.

Purbaya menyebut proses penghematan sementara telah mencapai Rp268 triliun. Namun, pemerintah masih melakukan penyesuaian anggaran sesuai arahan Presiden dan belum mengungkap secara rinci pos anggaran yang akan dipangkas maupun besaran akhir efisiensi yang diterapkan.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Lanjut, APBN 2027 Disiapkan Jadi Mesin Program Prioritas Prabowo: MBG dan Sekolah Rakyat

"Nanti ada penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita April 2026.

Sejalan dengan upaya penghematan tersebut, BGN juga mulai mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia sebagai alternatif pembangunan dapur baru. Kantin sekolah dan dapur umum yang dibangun melalui program CSR menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, terutama di daerah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif terbatas.

Menurut Nanik, pembangunan dapur baru belum tentu menjadi pilihan yang efisien untuk sekolah dengan jumlah siswa yang tidak terlalu besar. Pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia dinilai dapat menekan kebutuhan investasi sekaligus memperluas jangkauan program.