Ahmad Sahroni Dukung Mentan Amran yang Laporkan Ratusan Perusahaan Sawit yang Turunkan Harga TBS

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sekitar 300 perusahaan kelapa sawit yang menurunkan harga tandan buah segar (TBS) ke Polri.

Penurunan harga TBS terjadi setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk sawit.

Amran mengatakan, data 270 hingga 300 perusahaan sawit tersebut akan dikirim ke Polda dan ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Meski sebagian harga mulai membaik, Amran menyebut masih banyak pabrik kelapa sawit membeli TBS di bawah harga acuan.

Pelaporan ini pun mendapat dukungan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan menilai laporan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani sawit maupun mengganggu tata kelola industri sawit nasional.

Baca Juga: Harga Sawit Anjlok, Mentan Amran Murka dan Minta 300 Perusahaan Diperiksa

"Laporan Pak Mentan ini pastinya akan didalami oleh Polri. Aparat harus memastikan apakah penurunan harga tersebut murni mekanisme pasar atau ada praktik-praktik yang sengaja dilakukan untuk menekan harga di tingkat petani. Jangan sampai petani yang sudah bekerja keras justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Dan kalau ternyata nantinya terbukti ini kelakuan kartel untuk mengambil keuntungan tidak wajar, ya tentu harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," kata Sahroni.

Menurut Sahroni, keterlibatan Polri dalam persoalan ini tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga iklim usaha sawit yang sehat, berkeadilan, dan mendukung agenda strategis pemerintah.

"Polri harus mengambil peran aktif, baik dari sisi pengawasan, pencegahan, maupun penindakan. Saya juga berharap Polri memberikan asistensi penuh kepada Kementerian Pertanian untuk mengawal berbagai persoalan ini," pungkasnya.

"Karena ketahanan pangan dan penguatan sektor pertanian ini juga merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo. Karena itu, segala bentuk praktik yang berpotensi merugikan petani dan mengganggu ekosistem pangan nasional harus dicegah dan dibereskan sejak awal,” tutup Sahroni.