Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

'Anak-anak Ambil Foto Saja Dimarahi', Dadan Hindayana Disebut Penyebab Publik Sulit Ikut Awasi MBG

'Anak-anak Ambil Foto Saja Dimarahi', Dadan Hindayana Disebut Penyebab Publik Sulit Ikut Awasi MBG Kredit Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah terungkapnya kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul kritik bahwa masyarakat selama ini tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk ikut mengawasi jalannya program tersebut.

Pengamat Politik Hendri Satrio menilai klaim pelibatan masyarakat yang kerap disampaikan pemerintah tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Baca Juga: 'Tidak Dapat Diterima,' Amerika Akhirnya Ungkap Alasan Tolak Visa Wasit Piala Dunia 2026

Menurutnya, sejak awal berbagai masukan dan kritik publik terkait pelaksanaan MBG tidak mendapatkan respons yang memadai. Bahkan, ia menyinggung adanya sikap yang dianggap tidak ramah terhadap upaya masyarakat mendokumentasikan pelaksanaan program.

"Dari awal kami sudah ingatkan. Tapi hasilnya apa? Dimarahin anak-anak yang foto MBG. Artinya tidak ada keterlibatan masyarakat dari awal," ujar Hensa, dikutip Rabu (10/6).

Pernyataan itu menjadi sorotan karena pengawasan publik selama ini dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk mencegah penyimpangan dalam program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Hensa menilai jika masyarakat diberi ruang lebih besar untuk menyampaikan kritik dan melakukan pengawasan sosial, berbagai persoalan dalam MBG mungkin bisa terdeteksi lebih cepat sebelum berkembang menjadi kasus hukum.

Ia juga mengkritik budaya birokrasi yang dinilai lebih mengutamakan menjaga citra program dibanding membuka ruang evaluasi yang sehat.

Menurutnya, banyak pihak di lingkungan pemerintahan yang sebenarnya mengetahui berbagai persoalan dalam MBG, namun memilih diam dan tidak menyampaikan kritik secara terbuka.

Situasi tersebut, kata Hensa, membuat berbagai peringatan dari masyarakat tidak pernah menjadi bahan evaluasi serius.

"Kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat, apa? Dari awal kami sudah dengarkan, sudah mengingatkan," katanya.

Ia menilai kasus yang kini menjerat Dadan Hindayana harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah bahwa program sebesar MBG membutuhkan pengawasan berlapis, termasuk dari masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung pelaksanaannya.

Baca Juga: 'Masalahnya Dimana?' Sony Sonjaya Klaim Tak Langgar Aturan Meski Orang Terdekatnya Punya Dapur MBG

Menurut Hensa, keterlibatan publik bukan ancaman bagi program pemerintah, melainkan instrumen untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari praktik penyimpangan di kemudian hari.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar