Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp28,1 Triliun untuk 2027, Buat Apa Saja?

Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp28,1 Triliun untuk 2027, Buat Apa Saja? Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kejaksaan Agung mengajukan permintaan anggaran tambahan yang cukup fantastis untuk tahun 2027. Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto mengusulkan tambahan sebesar Rp28,1 triliun dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

"Mengusulkan tambahan kebutuhan anggaran pada tahun anggaran 2027 sebesar Rp 28,151 triliun. Tambahan kebutuhan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan," kata Hendro.

Usulan ini muncul karena pagu anggaran Kejagung saat ini sebesar Rp15,5 triliun dinilai belum ideal. Angka tersebut disebut tidak cukup mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan secara optimal.

Hendro mengungkapkan ada 13 tantangan yang harus dihadapi Kejagung pada 2027. Tantangan tersebut menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran ideal lembaga.

"Penyusunan kebutuhan ideal Kejaksaan RI tahun 2027 telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 13 perkiraan kondisi dan tantangan yang harus dihadapi dalam tahun 2027," ucapnya.

Salah satu fokus utama adalah optimalisasi penegakan hukum yang diimbangi peningkatan kesejahteraan pegawai. Tunjangan kinerja kelas jabatan dan tunjangan jabatan fungsional jaksa menjadi bagian dari rencana tersebut.

"Optimalisasi penegakan hukum yang diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai kejaksaan, tunjangan kinerja kelas jabatan dan tunjangan jabatan fungsional jaksa dan pegawai kejaksaan," ujarnya.

Anggaran tambahan Rp28,1 triliun ini dibagi untuk dua program utama. Program penegakan hukum dan pelayanan hukum mendapat porsi Rp11,39 triliun.

Baca Juga: Purbaya Akan Temui Bos BGN Pekan Ini, Bahas Efisiensi Anggaran MBG?

Sementara program dukungan manajemen mendapat alokasi lebih besar yakni Rp16,76 triliun. Kedua program ini diharapkan dapat memperkuat kinerja kejaksaan secara keseluruhan pada 2027.

"Program penegakan hukum dan pelayanan hukum sebesar Rp 11,39 triliun. Program dukungan manajemen sebesar Rp 16,76 triliun," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy

Tag Terkait: