'Proyek Itu Jahat', Konsultan Sekolah Rakyat Curhat Belum Dibayar 6 Bulan

Program Sekolah Rakyat yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu mendadak menjadi sorotan. Seorang konsultan konstruksi yang mengaku terlibat langsung dalam proyek tersebut melontarkan pernyataan keras yang memicu perdebatan di media sosial.

Lewat unggahan di Threads, sosok yang mengaku sebagai salah satu konsultan perencana Sekolah Rakyat itu menyebut proyek tersebut sebagai proyek yang “jahat”. Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya menonton podcast pakar hukum tata negara, Mahfud MD.

“Proyek Sekolah Rakyat itu jahat. Gue salah satu konsultan perencana yang diminta secara buru-buru mendesain SR dengan alasan komando langsung dari presiden saat meeting dengan Pak Mensos, KemenPU, dan PPK” tulisnya.

Pria tersebut mengaku menjadi bagian dari tim perencana yang diminta menyusun desain Sekolah Rakyat dalam waktu singkat. Menurutnya, percepatan pekerjaan itu dilakukan karena proyek tersebut disebut sebagai program prioritas yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa desain yang diminta pemerintah telah selesai dikerjakan sejak tahun lalu. Saat itu, para konsultan disebut mendapat jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan menggunakan anggaran tahun 2025 dan dicairkan sebelum memasuki tahun 2026.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Lanjut, APBN 2027 Disiapkan Jadi Mesin Program Prioritas Prabowo: MBG dan Sekolah Rakyat

“Output desain diminta sebelum 2025 berakhir dengan alasan dari PU pusat anggaran yang digunakan adalah tahun 2025 dan sudah dipastikan cair sebelum 2026, tapi sampai sekarang kami belum dibayar sepeser pun sesuai janji satker. Sudah terlambat 6 bulan dan belum ada tanda-tanda dibayar,” ungkapnya.

Meski melontarkan kritik keras, ia mengaku tetap berharap Sekolah Rakyat benar-benar membawa manfaat bagi anak-anak Indonesia. Bahkan, ia menyatakan siap mengikhlaskan hasil kerja timnya jika memang proyek tersebut dapat membantu dunia pendidikan.

“Kalau memang bisa berguna untuk anak-anak di daerah di seluruh wilayah NKRI ini, mudah-mudahan karya saya dan teman-teman arsitek IAI berkah tanpa dibayar negara. Dan apabila pemerintah ini korup, jauhkan kami dari uang haram tersebut,” tambahnya.

Namun tudingan tersebut langsung mendapat respons dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Dody membantah adanya persoalan keuangan negara yang membuat pembayaran tertunda. Menurut dia, mekanisme pembayaran proyek pemerintah memiliki tahapan tertentu yang harus dipenuhi sebelum tagihan bisa diproses.

Baca Juga: Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Saya Presiden Saja Masih Sering Diejek

Ia menjelaskan bahwa kontraktor maupun pihak yang terlibat belum dapat mengajukan tagihan kepada pemerintah apabila progres pekerjaan belum mencapai titik yang memungkinkan untuk dilakukan penagihan.

Dengan kata lain, keterlambatan pembayaran yang dikeluhkan bukan karena dana proyek tidak tersedia, melainkan berkaitan dengan tahapan administrasi dan progres pekerjaan yang harus dipenuhi sesuai aturan.