'Terlalu Banyak Janji,' Senator Amerika Ingin Menhannya Trump Dicopot Gegara Kacaunya Negosiasi Iran

Kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran justru memicu gejolak politik baru di Washington. Sejumlah anggota Kongres  mengkritik memorandum of understanding (MoU) yang disepakati pemerintahan Presiden AS Donald Trump, bahkan menyeret posisi Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.

Senator Demokrat dari Connecticut, Richard Blumenthal secara terbuka menyebut kekacauan dalam negosiasi dengan Iran dapat berujung pada perubahan besar di pemerintahan Trump, termasuk pencopotan Hegseth.

Baca Juga: Maju-mundur Kena, Posisi Netanyahu Kini Terpojok Usai Tercapainya Kesepakatan Damai Iran-Amerika

"Reaksi awal saya adalah kesalahan besar ini berarti mungkin akan ada perubahan di pemerintahan. MoU ini memiliki begitu banyak lubang dan celah, serta menempatkan Iran pada posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelum perang," kata Blumenthal, dikutip Jumat (19/6).

Ia menilai perjanjian tersebut memberikan keuntungan besar kepada Teheran tanpa disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Menurutnya, ratusan miliar dolar yang akan mengalir ke Iran berpotensi digunakan untuk membiayai kelompok proksi maupun membangun kembali kekuatan militernya.

Blumenthal juga mengkritik mekanisme verifikasi yang hanya mengandalkan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Mengandalkan PBB untuk pengawasan dan verifikasi lebih buruk daripada tidak ada verifikasi sama sekali," ujarnya.

Senator tersebut mengingatkan bahwa ketika mendukung perjanjian nuklir Iran 2015 atau JCPOA, ia sempat bergulat dengan persoalan pencairan aset dan mekanisme pengawasan. Namun, menurutnya, pemerintahan Trump justru mengabaikan seluruh persoalan tersebut.

Ia pun secara tegas meminta Menteri Pertahanan Pete Hegseth mundur dari jabatannya. Menurutnya sosok tersebut harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi dalam perang di Iran.

"Operasi militer ini memang memiliki beberapa keberhasilan taktis, tetapi Hegseth terlalu banyak menjanjikan dan terlalu sedikit memberikan hasil. Hegseth seharusnya pergi," kata Blumenthal.

Kritik tersebut muncul setelah rincian kerangka perdamaian AS-Iran mulai beredar di publik. Dalam rencana 14 poin tersebut, Washington dan Teheran sepakat menghentikan operasi militer secara permanen dan berupaya mencapai kesepakatan final dalam waktu maksimal 60 hari.

Kesepakatan itu juga memuat komitmen AS untuk mengakhiri blokade angkatan laut di Selat Hormuz dalam waktu 30 hari dan mendukung paket rekonstruksi serta pembangunan ekonomi Iran senilai sedikitnya 300 miliar dolar AS.

Selain itu, AS berjanji mengakhiri seluruh jenis sanksi terhadap Iran, memberikan pengecualian ekspor minyak Iran, serta membuka akses terhadap aset-aset Iran yang selama ini dibekukan.

Di bidang nuklir, Iran memang menyatakan tidak akan mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Namun, kedua pihak juga sepakat mempertahankan status quo hingga tercapai kesepakatan final, sementara pembicaraan lanjutan baru dimulai setelah sejumlah konsesi awal mulai diimplementasikan.

Kesepakatan akhir nantinya juga direncanakan akan diperkuat melalui resolusi mengikat Dewan Keamanan PBB.

Bagi para pengkritik di Kongres, isi perjanjian tersebut justru memberikan terlalu banyak konsesi ekonomi dan diplomatik kepada Iran tanpa jaminan konkret bahwa ancaman nuklir dan aktivitas regional Teheran benar-benar akan berakhir.

Baca Juga: 'Saya Merasa Sedih,' Presiden Amerika Berikan Dukungannya ke Sekutu Iran Gegara Terus Dibom Israel

Kondisi ini membuat MoU Iran-AS tidak hanya memicu perdebatan soal kebijakan luar negeri Trump, tetapi juga membuka tekanan politik baru terhadap pejabat-pejabat kunci pemerintahannya, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth.