Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan 91% pada 2025

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon menegaskan komitmen Pemerintah meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikannya mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech pada acara Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025, Selasa (6/05/2025).

Baca Juga: Kebijakan Prabowo Soal Devisa Ekspor Dinilai jadi Terobosan, Ekonom Senior Paparkan Dampak Positifnya

Pemerintah mendorong seluruh lembaga untuk secara aktif memajukan dan menegakkan inisiatif yang bertujuan memperluas akses terhadap layanan keuangan dan meningkatkan kepemilikan rekening bank di seluruh negeri dalam mempercepat implementasi inklusi keuangan Indonesia.

Berdasarkan data, sebanyak 76,3% penduduk Indonesia telah memiliki rekening bank di lembaga keuangan formal dan sebesar 88,7% sebagian besar penduduknya telah menggunakan jasa keuangan formal. 

Selain itu, tingkat literasi keuangan nasional terus meningkat dan saat ini mencapai 65,4%, yang mencerminkan kemajuan bersama menuju masyarakat yang lebih inklusif dan memiliki informasi keuangan.

”Komitmen Pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan terlihat jelas pada target yang ditetapkan dalam RPJMN, yaitu target inklusi keuangan sebesar 91% pada tahun 2025, 93% pada tahun 2029. Menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 98% pada tahun 2045 juga,” jelasnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Rabu (7/5).

Lebih lanjut, Deputi Ali menegaskan bahwa Pemerintah harus memprioritaskan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani seperti perempuan, penyandang disabilitas, pelaku usaha UMKM, serta masyarakat di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal. 

Kelompok masyarakat tersebut seringkali menghadapi kekurangan akses terhadap infrastruktur digital publik yang memadai dan pengetahuan mengenai produk keuangan yang dapat meningkatkan penghidupan. 

Untuk itu, panduan dan dukungan yang lebih jelas dari perwakilan Pemerintah Daerah yang berada di garis depan inklusi keuangan juga sangat diperlukan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran dokumen referensi bertajuk Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran yang disusun atas kerja sama antara Dewan Nasional Inklusi Keuangan (DNKI) dengan Tony Blair Institute. 

Dokumen kajian tersebut berfungsi sebagai alat implementasi dasar untuk mendukung percepatan inklusi keuangan dan kepemilikan rekening, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kajian tersebut memberikan strategi yang ditargetkan untuk tujuh segmen populasi utama, guna memastikan bahwa setiap program inklusi keuanga baik yang diorkestrasi oleh Pemerintah Pusat atau Daerah dapat dirancang dengan tepat dan selaras dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi unik masing-masing kelompok masyarakat.