Nasri Djalal dan Ikhtiar Membawa Pulang Manfaat Migas untuk Aceh

Nasri Djalal membawa agenda yang tidak sederhana saat memimpin Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA. Di tengah kebutuhan menarik investasi baru, menjaga produksi, dan membuka eksplorasi, ia menempatkan satu tujuan besar: memastikan minyak dan gas bumi atau migas Aceh memberi manfaat lebih nyata bagi daerah.

Bagi Nasri, migas Aceh tidak cukup hanya dibaca sebagai urusan cadangan, produksi, atau wilayah kerja. Sektor ini juga menyangkut tata kelola, kepercayaan investor, sumber daya manusia lokal, dan kemampuan daerah mengambil peran dalam rantai ekonomi energi.

Ketika ditanya pencapaian apa yang ingin ia ceritakan lima tahun mendatang, Nasri menjawab singkat.

“Kemakmuran Aceh,” kata Nasri dalam wawancara Meet the Leaders Warta Ekonomi dikutip Selasa (23/6/2026).

Jawaban itu menjadi pintu masuk untuk memahami cara Nasri melihat BPMA. Ia tidak hanya menempatkan lembaga tersebut sebagai pengelola hulu migas Aceh, tetapi juga sebagai jembatan antara potensi sumber daya, kepentingan daerah, pemerintah pusat, kontraktor, dan masyarakat.

Nasri lahir dan besar di Banda Aceh, tepatnya di Lampineung, pada 14 Mei 1973. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke kawasan itu sebagai Kepala BPMA. Kantor BPMA kini berada di Lampineung, kampung tempat ia tumbuh.

“Saya ini lahir besar di Banda Aceh, di kampung yang namanya Lampineung. Dan entah ini kebetulan atau takdir kantor BPMA saat ini berada di kampung Lampineung. Jadi saya seperti bekerja pulang kampung ini,” ujarnya.

Kepulangan itu tidak datang tiba-tiba. Sebelum berada di pucuk BPMA, Nasri melewati jalur panjang di sektor swasta, birokrasi keuangan negara, rehabilitasi pascabencana, hingga penugasan pembangunan di Papua.

Latar belakang pendidikannya adalah akuntansi. Ia menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Setelah lulus, Nasri menyebut masa awal kariernya sempat ia jalani di Astra Credit Companies atau ACC, Penerbit Erlangga, dan Koperasi Telekomunikasi Selular atau Kisel.

Namun, masa awal kariernya bertepatan dengan krisis ekonomi 1997-1998. Dalam satu tahun, ia dua kali mengalami pemutusan hubungan kerja.

“Nah jadi di satu tahun itu saya dua kali bekerja dua kali PHK karena tahun itu memang tahun sulit,” kata Nasri.

Pengalaman itu menjadi awal perpindahannya ke birokrasi. Pada Maret 1999, Nasri masuk ke Kementerian Keuangan. Penugasan berikutnya membawanya kembali ke Aceh pada masa eskalasi politik dan keamanan yang tidak mudah.

Setelah itu, Nasri juga bersentuhan dengan kerja perbendaharaan negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Ia kemudian terlibat dalam kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias atau BRR NAD-Nias pascatsunami, melanjutkan tugas belajar di Universitas Indonesia, dan mendapat penugasan di Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat atau UP4B.

Rangkaian pengalaman itu membentuk cara pandangnya tentang kelembagaan. Di Aceh pascatsunami dan Papua, Nasri belajar bahwa lembaga publik tidak cukup hanya hadir secara administratif. Lembaga harus mampu membangun kepercayaan, menjembatani kepentingan, dan menyelesaikan masalah.

Pengalaman itu pula yang ia bawa ke BPMA. Nasri menilai persoalan di sektor migas tidak selalu selesai dengan pendekatan formal. Banyak hal bergantung pada komunikasi, koordinasi, dan kemampuan menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Dalam memimpin, Nasri memilih gaya yang tidak bertumpu pada perintah. Ia menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang ikut bekerja bersama tim.

“Kalau saya berprinsip saya ini adalah leader tapi saya bukan bos. Leader itu artinya menyuruh tetapi ikut, memerintah dengan memberi contoh beda dengan bos,” ujarnya.

Bagi Nasri, pendekatan tersebut penting karena BPMA menghadapi pekerjaan yang kompleks. Lembaga itu harus mengawal wilayah kerja eksisting, mencari peluang eksplorasi baru, menjembatani kepentingan Aceh dengan pemerintah pusat, serta membangun kepercayaan calon investor.

Dalam industri hulu migas, kepercayaan menjadi kata kunci. Nasri memahami investor tidak hanya melihat potensi cadangan. Mereka juga menimbang stabilitas, kepastian aturan, kualitas lembaga, dan hubungan dengan pemangku kepentingan di daerah.

“Investasi itu masalah trust. Bagaimana kita mau berinvestasi sementara kita enggak percaya sama lembaganya? Kita tidak percaya dengan orangnya?” kata Nasri.

Baca Juga: Infrastruktur Pascabencana di Aceh Baru Pulih 30 Persen, Diperparah Pemadaman Listrik

Karena itu, salah satu agenda yang ia dorong adalah memperbaiki persepsi terhadap Aceh. Menurut Nasri, Aceh masih kerap dibayangi citra lama sebagai daerah bekas konflik. Persepsi itu perlu dijawab dengan rasa aman, kepastian, dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga investasi.

“Saya jual Aceh ke mana-mana sampai ke Abu Dhabi, saya jual Aceh sampai ke Jepang, saya jual Aceh sampai Singapura,” ujarnya.

Tarik Investor Bukan Tujuan Akhir 

Namun, bagi Nasri, menarik investor baru bukan tujuan akhir. Investasi harus berujung pada manfaat yang lebih luas bagi Aceh. Manfaat itu tidak hanya berbentuk penerimaan, tetapi juga peluang kerja, transfer pengetahuan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.

Di titik inilah perhatian Nasri terhadap pendidikan migas Aceh menjadi menonjol. Ia menilai Aceh tertinggal cukup lama dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif di sektor hulu migas.

“Aceh sudah ketinggalan hampir 5 dekade di dalam pendidikan migas,” kata Nasri.

Menurutnya, Aceh tidak cukup hanya meminta agar masyarakat lokal diterima bekerja di industri migas. Yang lebih mendasar adalah menyiapkan kemampuan agar anak-anak Aceh dapat memenuhi standar industri.

“Tidak ada kata lain kecuali membangun SDM yang kompetitif di bidang hulu migas,” ujarnya.

Baca Juga: BPMA: Aceh Tidak Menolak Proyek Gas Andaman, Tetapi Minta Nilai Tambah untuk Daerah

Nasri mendorong gagasan pelatihan, sertifikasi, penguatan pendidikan vokasi, dan kerja sama dengan perguruan tinggi. Baginya, sertifikasi dan kompetensi menjadi syarat penting agar sumber daya manusia Aceh tidak hanya menjadi penonton di sektor yang selama puluhan tahun tumbuh di daerahnya sendiri.

Pandangan itu tidak lepas dari nilai yang ia bawa dari keluarga. Nasri adalah anak bungsu dari 10 bersaudara. Sosok yang paling memengaruhi hidupnya adalah sang ibu, yang meski tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar, berhasil menanamkan pentingnya ilmu kepada anak-anaknya.

“Kalau dibilang sosok itu almarhum ibu saya. Bagaimana almarhum ibu saya itu dari keterbatasan beliau itu bisa membesarkan 10 anaknya,” kata Nasri.

Pendidikan Jadi Modal Utama

Dari ibunya, Nasri belajar bahwa pendidikan adalah modal utama untuk mengubah keadaan. Pesan itu kemudian menjadi relevan dengan agenda yang ia bawa di BPMA: membangun manusia Aceh agar mampu mengambil bagian dalam industri migas.

“Enggak penting enggak ada uang tapi kamu ilmu kenapa? Ilmu itu yang bisa membawa ke arah yang lebih baik,” ujarnya menirukan pesan sang ibu.

Kini, Nasri berada di tengah simpul besar migas Aceh. Ada kebutuhan menjaga blok lama yang mulai menurun, membuka peluang wilayah kerja baru, memperkuat posisi Aceh dalam tata kelola, menarik investor, dan memastikan sumber daya manusia lokal disiapkan.

Bagi Nasri, semua itu bermuara pada satu hal: membawa manfaat migas lebih dekat kepada masyarakat Aceh. Dengan latar belakang keuangan negara, pengalaman mengelola lembaga koordinatif, dan ikatan personal dengan Aceh, ia melihat BPMA sebagai ruang untuk merajut kembali hubungan antara sumber daya alam dan kemakmuran daerah.

Karena itu, ikhtiarnya bukan sekadar mengurus minyak dan gas. Ia ingin memastikan Aceh tidak hanya dikenang sebagai daerah penghasil, tetapi juga bergerak menjadi daerah yang mampu menikmati nilai tambah dari sumber daya yang dimilikinya.