Soal 'Uang Sogokan' Rp20 Juta BEM UBK, Ini Tindakan yang Bakal Diambil Pemerintah

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tengah menelusuri dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno setelah aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pemeriksaan informasi tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Bambang mengatakan pihaknya masih akan memverifikasi lebih lanjut informasi yang beredar tersebut. “Coba nanti saya monitor dulu ya. Saya enggak mengikuti yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi ya,” ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin diduga menerima dana yang disebut-sebut berkaitan dengan pengalihan lokasi aksi unjuk rasa dari Istana Negara ke Gedung DPR RI pada Senin (15/6/2026). Dugaan tersebut kemudian memicu perhatian internal mahasiswa hingga dilakukan forum klarifikasi.

Peserta forum klarifikasi mahasiswa, Na’ilah Panrita Hartono, menyebut pertemuan pengurus BEM dengan Wakil Presiden memunculkan banyak pertanyaan di kalangan mahasiswa. “Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka,” katanya.

Dalam forum tersebut, disebutkan bahwa dana yang diduga sebesar Rp20 juta itu sempat diterima dan kemudian dibagikan kepada tujuh orang pengurus serta perwakilan organisasi mahasiswa lain. Namun, rencana pemindahan lokasi aksi tersebut pada akhirnya tidak terlaksana, dan mahasiswa tetap melanjutkan aksi di kawasan Istana Negara.

“Setelah ditelusuri lebih lanjut, ada tujuh orang penerima dari uang Rp 20 juta tersebut,” ujar Na’ilah. Ia menambahkan, hingga kini belum ada konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut menerima aliran dana tersebut.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PROJO PROJO Freddy Alex Damanik menilai pertemuan antara Wakil Presiden dan mahasiswa merupakan bagian dari komunikasi politik yang terbuka. Ia menyebut Istana membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi anak muda, termasuk berbagai catatan terkait program pemerintah.

Baca Juga: Temui IKA BEM Nusantara, Gibran Terima Keluhan dari Harga Minyakita hingga Pupuk Langka

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menilai gerakan mahasiswa kerap berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu. Ia juga menyinggung adanya indikasi pengaruh dari luar dalam dinamika aksi yang terjadi, meski tidak merinci lebih jauh.

Deddy menegaskan perlunya kehati-hatian dalam membaca situasi tersebut. Menurutnya, proses yang terjadi dalam gerakan mahasiswa tidak selalu sederhana dan bisa melibatkan berbagai kepentingan. Hingga kini, Kementerian Sekretariat Negara menyatakan masih melakukan penelusuran atas dugaan aliran dana tersebut.