Rocky Gerung Kasihan dengan Gibran: Dikendalikan Orang Sekitar

Pengamat politik Rocky Gerung mengaku merasa kasihan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya dikendalikan oleh orang-orang di sekitarnya saat terjun ke dunia politik.

Menurut Rocky, Gibran tidak bisa bergerak bebas, bahkan ketika seharusnya hadir dalam forum-forum intelektual yang bisa membantu karier politiknya ke depan.

"Orang seperti Gibran yang ingin masuk dalam politik, dia mesti datang ke forum-forum intelektual, forum-forum jurnalis, minta diuji habis-habisan. Itu lebih jujur. Tapi penakawan dia ini yang beredar sekitar Gibran pasti akan kendalikan: Jangan Mas Gibran, jangan, itu bahaya loh,' ungkapnya dalam kanal YouTube IDN TIMES, dikutip Kamis (25/6).

"Loh Gibran musti dimasukkan di Kawa Candra Dimuka supaya dia belajar, kan kasihan Pak Gibran," imbuhnya.

Seperti diketahui, Gibran tengah ramai diperbincangkan publik terkait dugaan suap yang diterima mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) usai bertemu dengannya pada Senin (15/6/2026).

Dalam konferensi pers di kampus UBK, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026), Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, menyatakan bahwa kampus telah menonaktifkan Muhammad Abdimaludin dari posisinya sebagai Ketua BEM FH setelah ia mengakui menerima uang Rp20 juta.

Daniel menjelaskan, uang tersebut diterima Abdi dari seorang alumni Fakultas Hukum UBK yang mendapatkannya melalui oknum aparat kepolisian. Dana itu diberikan dengan catatan agar mahasiswa memindahkan titik aksi dari Istana Kepresidenan ke DPR RI.

Baca Juga: 'Gibran Mungkin Tutup Mata' Oknum Polisi Sebar Amplop Rp20 Juta ke Mahasiswa UBK

"Melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan," kata Daniel.

"Dari pengakuan yang bersangkutan, uang tersebut diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa dari beberapa BEM di UBK dengan catatan agar mereka tidak melakukan demonstrasi ke Istana. Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI," sambungnya.