Prabowo Turun Tangan, Ekspor Batu Bara Kini Ditahan Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Pemerintah mengakui sempat menahan ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero). Langkah tersebut dilakukan setelah terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan itu diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit tetap aman.

"Atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri," ujar Bahlil dalam Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Namun kontrak pasokan yang telah dimiliki PLN sebelumnya baru mencapai 134 juta metrik ton.

Pemerintah kemudian melakukan langkah percepatan untuk menambah pasokan batu bara ke PLN. Hasilnya, volume pasokan kini meningkat menjadi sekitar 141 juta metrik ton.

Bahlil menjelaskan pemerintah telah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 180 juta hingga 190 juta metrik ton. Kebijakan itu menjadi dasar pemenuhan kebutuhan batu bara nasional.

"Kita punya aturan DMO oleh undang-undang, dari RKAB yang dikeluarkan penugasannya kepada perusahaan-perusahaan itu 180-190 juta MT, yang sudah diverifikasi dan menyatakan kesediaannya itu 160 juta-170 juta ton MT, lalu sudah dikontrak oleh PLN itu 134 juta MT, dan tiga hari lalu sudah mencapai 141 juta MT," paparnya.

Untuk mencegah masalah serupa terulang, pemerintah membentuk tim khusus pengadaan energi primer. Tim tersebut melibatkan Kementerian ESDM, PLN, dan BPKP.

Baca Juga: PLN Kembangkan Infrastruktur Air Bersih Berkelanjutan di Desa Cilegong

Bahlil menegaskan proses pengadaan batu bara ke depan harus berjalan transparan. Pengawasan juga akan diperkuat agar gangguan pasokan tidak kembali terjadi.

"Nah mulai ke depan, kita membentuk tim pengadaan energi primer, jadi pengadaannya (batu bara) harus transparan, dan saya minta para penegak hukum awasi. Supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," kata Bahlil.