Sensus Jadi Kunci Buka Potensi Ekonomi Kreatif Indonesia, Masyarakat Diminta Partisipatif ke Petugas

Viral soal keengganan sebagian masyarakat menerima petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Hal tersebut berpotensi menghambat upaya pemerintah memetakan kekuatan ekonomi dari Indonesia. Padahal, data yang dihimpun melalui sensus tersebut menjadi fondasi penting untuk membuka potensi riil Indonesia, terutama di sektor ekonomi kreatif yang terus menunjukkan pertumbuhan.

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang sehingga masyarakat diharapkan bersikap kooperatif ketika petugas datang melakukan pendataan.

Baca Juga: Benarkah Data Sensus Ekonomi 2026 Dipakai untuk Keperluan Pajak? Ini Kata BPS

"Tidak boleh (menolak) karena ini adalah amanat undang-undang," ujar Sonny, dikutip Selasa (30/6).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengimbau masyarakat agar tidak menolak kedatangan petugas sensus. Lembaga tersebut menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Meski demikian, di lapangan masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan menerima petugas sensus. Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap berbagai program pemerintah menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pendataan nasional tersebut.

Sonny memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh petugas sensus dibekali identitas resmi berupa rompi, kartu pengenal, dan surat tugas sehingga mudah dikenali.

"Bisa dilihat dari identitas rompi, kartu pengenal dan surat tugasnya. Seluruh petugas dan pengawas lapangan dibekali dengan itu," jelasnya.

Dalam Sensus Ekonomi 2026, pemerintah akan mendata seluruh unit usaha, mulai dari usaha berskala besar hingga usaha mikro yang dijalankan dari rumah. Pendataan juga mencakup pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui media sosial maupun platform digital, seiring perubahan pola ekonomi masyarakat.

"Makanya kita akan mendata di level keluarga juga. Termasuk usaha-usaha yang dipasarkan melalui media sosial karena sekarang sudah berubah perilaku ekonomi yang mengarah ke perilaku digital," kata Sonny.

Pentingnya partisipasi masyarakat ini salah satunya juga ditekankan dalam kegiatan pemaparan Statistik Ekonomi Kreatif dan Agenda Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa ekonomi kreatif terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPS mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif pada 2025 tumbuh sebesar 6,86 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen.

Nilai PDB sektor tersebut mencapai Rp1.757,87 triliun, sementara ekspor ekonomi kreatif sepanjang Januari hingga April 2026 menembus US$9,99 miliar atau berkontribusi 10,82 persen terhadap total ekspor nonmigas Indonesia.

Adapun Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), Arifin Ihsan Rismansyah menilai keberhasilan sensus sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah ke depan.

"Melalui Sensus Ekonomi 2026 ini kita bisa jadikan fondasi untuk melihat potensi riil ekonomi kreatif Indonesia. Dengan data yang akurat, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan organisasi seperti Gekrafs dapat menyusun strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran," ujarnya.

Menurut Arifin, data yang akurat akan membantu pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, hingga perluasan akses pasar.

Menurut Arifin, data yang dipaparkan pemerintah telah menunjukkan ekonomi kreatif terus berkembang dan membutuhkan dukungan ekosistem yang semakin kuat, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan hingga perluasan akses pasar.

"Kami di Gekrafs akan terus memperkuat organisasi hingga ke tingkat daerah agar para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan ruang untuk berkembang. Kolaborasi menjadi kunci agar potensi yang besar ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

BPS juga mencatat subsektor kuliner masih menjadi penyumbang terbesar ekonomi kreatif dengan kontribusi 41,06 persen. Di bawahnya terdapat subsektor fesyen sebesar 14,77 persen serta televisi dan radio sebesar 13,59 persen. Sementara itu, aplikasi dan game developer menjadi subsektor dengan pertumbuhan tercepat mencapai 18,22 persen, disusul film, animasi, dan video sebesar 17,59 persen serta fotografi sebesar 10,15 persen.

Baca Juga: BPS Pastikan Data Sensus Ekonomi 2026 Tak Dipakai untuk Pajak, Masyarakat Diminta Tak Perlu Khawatir

Melihat besarnya potensi tersebut, partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 menjadi faktor yang sangat menentukan. Semakin lengkap data yang berhasil dikumpulkan, semakin akurat pula pemerintah dalam membaca potensi ekonomi Indonesia dan menyusun kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.