Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Purbaya Wanti-wanti Dirjen Anggaran Baru, Harus Berani Setop Kebiasaan K/L Minta Tambahan Dana!

Purbaya Wanti-wanti Dirjen Anggaran Baru, Harus Berani Setop Kebiasaan K/L Minta Tambahan Dana! Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan instruksi tegas kepada Direktur Jenderal Anggaran (DJA) yang baru dilantik, Sudarto, untuk memperketat pengawasan terhadap usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Saya benar-benar ingin DJA menjadi penjaga disiplin fiskal dan kualitas belanja negara. Disiplin fiskal itu penting, bukan hanya menjaga defisit saja," ujar Purbaya dalam pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Purbaya menyoroti kebiasaan K/L yang kerap mengajukan tambahan anggaran di tengah berjalan atau bahkan di awal tahun anggaran. Menurutnya, jika pola penambahan anggaran instan ini terus dibiarkan, hal itu mencerminkan perencanaan pengeluaran yang buruk dan berpotensi merusak disiplin fiskal.

"Jadi Anda nanti follow up-nya jangan sampai gara-gara ABT anggaran kita terganggu. Yang penting adalah pemerintahan lembaga mengerti bahwa disiplin fiskal kita akan belanjakan sesuai dengan yang dianggarkan," kata Purbaya mengingatkan.

Ke depan, Kemenkeu berkomitmen untuk menekan kemunculan ABT sekecil mungkin. Purbaya juga mendesak K/L untuk menyusun perencanaan anggaran yang jauh lebih akurat dan matang sejak awal untuk tahun-tahun mendatang.

Baca Juga: Pesan Purbaya ke Pejabat Eselon I Baru: Setiap Rupiah Harus Bermanfaat bagi Rakyat

Baca Juga: Purbaya Beberkan Biang Kerok Terjadinya Defisit Neraca Perdagangan RI

"Jadi ABT-nya, anggaran belanja tambahannya mungkin akan kita kurangi semaksimal mungkin," ungkap dia.

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini mengingatkan bahwa pemerintah tidak wajib memenuhi seluruh usulan anggaran yang diajukan oleh K/L. Kebijakan fiskal saat ini akan jauh lebih selektif dan berorientasi pada hasil nyata di masyarakat.

"Saya sering mengingatkan bahwa tidak semua pemerintahan anggaran harus dipenuhi. Yang harus kita penuhi adalah program yang benar-benar prioritas, siap dilakukan akan, berdampak bagi rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas dia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Dwi Aditya Putra

Tag Terkait: