SPLP Catat Keberhasilan 100%, Pemerintah Minta Pemda Benahi Data Banso

Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memproses sekitar 162.000 transaksi sepanjang 1-22 Juni 2026 dengan tingkat keberhasilan layanan 100%. Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan kesiapan infrastruktur belum cukup menjamin digitalisasi bantuan sosial berjalan tepat sasaran karena kualitas data dan tata kelola di pemerintah daerah masih menjadi faktor penentu.

Meutya menyampaikan pemerintah telah mengembangkan SPLP sebagai platform pertukaran data nasional untuk mengintegrasikan dan menghubungkan data antarinstansi pemerintah. Sistem tersebut telah digunakan oleh delapan instansi pemerintah dalam proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial.

“Ini tidak cukup hanya teknologi dan SPLP, tapi kejelasan peran, dasar hukum, proses bisnis, koordinasi lintas instansi dan nanti juga dengan pemerintah daerah akan menjadi penting,” ujar Meutya dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Pemerintah memperluas proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial ke 43 kabupaten dan kota. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat akurasi penyaluran bantuan melalui pertukaran data antarlembaga dan penyelarasan data pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Meutya mengatakan standar dan kualitas data pada setiap lembaga serta pemerintah daerah akan memengaruhi efektivitas integrasi data dalam sistem. Ia meminta kepala daerah memperbaiki pengelolaan data untuk mendukung pertukaran informasi dan pelaksanaan Satu Data Indonesia.

“Standar dan kualitas data juga tergantung dari masing-masing lembaga ataupun pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu mohon juga untuk melakukan perbaikan standar dan kualitas data, khususnya Bapak Ibu kepala daerah,” katanya.

Dari sisi kapasitas sistem, Komdigi menyatakan SPLP mampu menangani lonjakan transaksi. Meutya mengatakan infrastruktur tetap stabil ketika memproses lebih dari 50.000 transaksi dalam satu jam.

“Alhamdulillah, infrastruktur kita kemarin dalam satu jam 50 ribu itu kita cukup stabil, artinya Insya Allah sistem sudah siap,” ujarnya.

Baca Juga: Meutya: Pelaku Judi Online Sengaja Incar Akun Pemerintah dan Media

Baca Juga: Meta hingga X Belum Beri Laporan Implementasi PP Tunas, Meutya Ancam Proses Hukum Platform Bandel

Selain kualitas data, pemerintah menempatkan keamanan digital dan literasi masyarakat sebagai faktor penting dalam perluasan digitalisasi bantuan sosial. Meutya meminta pemerintah daerah mengedukasi warga agar mengakses layanan pemerintah melalui situs resmi berdomain .go.id, tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi, dan menolak pungutan yang mengatasnamakan penyaluran bantuan sosial.

“Ketangguhan infrastruktur teknologi yang kita bangun di pusat tidak akan pernah cukup tanpa benteng pertahanan yang kuat di sisi masyarakat,” tegasnya.

Komdigi akan melanjutkan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam perluasan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial. Pemerintah belum memerinci jadwal implementasi penuh sistem tersebut di luar 43 kabupaten dan kota yang masuk tahap piloting.