Zulhas Buka Alasan Kopdes Merah Putih Dibangun di Gunung, Ternyata Bukan untuk Supermarket

Banyaknya Koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di kawasan pegunungan hingga wilayah pesisir memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas lokasi program tersebut.

Menanggapi sorotan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memang tidak dirancang sebagai supermarket atau pusat perbelanjaan yang harus berada di kawasan ramai penduduk.

Menurut Zulhas, keberadaan koperasi justru harus dekat dengan sumber produksi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai penyerap hasil usaha warga atau offtaker.

“Banyak sekali kata-katakan ini kok Koperasi (Desa Merah Putih) ada di gunung. Koperasi Nelayan Merah Putih, di laut. Ya, di pantai, emang di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia menilai kritik terhadap lokasi pembangunan koperasi muncul karena masih banyak pihak yang menganggap program tersebut hanya berfungsi sebagai tempat jual beli kebutuhan pokok.

Padahal, pemerintah menyiapkan Kopdes Merah Putih sebagai instrumen ekonomi desa yang memiliki peran jauh lebih luas dibanding sekadar toko atau supermarket.

“Intinya misalnya Kopdes itu pak, untuk tadi. Nelayan, Kampung Nelayan Merah Putih itu untuk offtaker. Dia bukan supermarket,” kata Zulhas.

Mantan Menteri Perdagangan itu menjelaskan koperasi nantinya akan menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi pemerintah yang bertugas menyalurkan berbagai program bantuan langsung kepada masyarakat.

Melalui skema tersebut, distribusi bantuan sosial hingga sarana produksi pertanian diharapkan bisa lebih tertata dan tepat sasaran.

“Apa itu infrastruktur pemerintah? Nanti Kopdes itu yang akan menyalurkan PKH, beras 10 kilogram. Dulu desa sekarang nanti di Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya.

Tak hanya bantuan sosial, koperasi juga akan mengelola berbagai bantuan alat pertanian yang selama ini kerap hanya dimanfaatkan kelompok tertentu di tingkat desa.

Dengan sistem pengelolaan koperasi, alat-alat tersebut diharapkan dapat digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan alat traktor, bantuan pertanian nanti Kopdes yang akan mengelola sehingga semua orang bisa pakai tidak hanya untuk kelompok,” ujar Zulhas.

Selain menjadi pusat distribusi bantuan pemerintah, Kopdes Merah Putih juga dipersiapkan sebagai instrumen pengendalian harga pangan di daerah.

Pemerintah berencana memanfaatkan jaringan koperasi untuk menyalurkan komoditas strategis ketika terjadi lonjakan harga di suatu wilayah.

Menurut Zulhas, pola tersebut dinilai lebih aman dibanding operasi pasar konvensional yang selama ini rentan menimbulkan penyimpangan dalam distribusi barang.

Baca Juga: Zulhas Pastikan Bangunan Koperasi Desa yang Dikerjakan TNI Lebih Murah dan Lebih Bagus

“Kalau di satu provinsi harga satu produk mahal sekali, beras misalnya, kita harus operasi pasar. Sekarang kita mau kasih kemana? Kasih ke pasar, minyaknya dioplos. Nah nanti melalui koperasi desa,” tegasnya.

Melalui fungsi sebagai penyerap hasil produksi, penyalur bantuan pemerintah, hingga pengendali harga pangan, pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Karena itulah, lokasi pembangunan koperasi tidak selalu berada di pusat keramaian, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang akan dilayaninya.