Tatakelola Subsidi Energi: Menjaga Nafas Fiskal dan Keadilan Sosial

Kebijakan penataan subsidi energi agar lebih tepat sasaran menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kedaulatan Energi Sebagai Instrumen Penopang Ekonomi Nasional" yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Universitas Paramadina, di Universitas Paramadina, Jakarta.

Forum ini menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, praktisi, dan mahasiswa sebagai ruang dialog untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya kedaulatan energi dalam menopang ketahanan fiskal, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa pemerintah tengah mengarahkan kebijakan subsidi energi agar semakin tepat sasaran melalui pemetaan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari reformasi fiskal nasional mengingat beban subsidi dan kompensasi energi yang mencapai hampir Rp400 triliun atau sekitar 10 % dari total belanja negara.

Efektivitas penyaluran subsidi diharapkan mampu menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan pembiayaan sektor-sektor strategis lainnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika, Iwan Bento Wijaya, menyampaikan bahwa tatakelola subsidi energi perlu diiringi dengan pembenahan tata kelola sektor minyak dan gas bumi secara menyeluruh.

Menurutnya, percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong peningkatan investasi pada sektor hulu maupun hilir migas.

"Kami mengajak mahasiswa dan pemuda sebagai representasi kelas menengah untuk bersama-sama mengawal pembangunan nasional di tengah dinamika krisis global. Peningkatan lifting minyak nasional serta investasi pada infrastruktur pengolahan energi harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan memperkuat kemandirian energi nasional," ujar Iwan Bento Wijaya.

Sementara itu, Policy Analyst Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Dr. Futu Faturay, menjelaskan bahwa mekanisme subsidi berbasis harga selama ini masih memiliki karakter regresif karena manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, subsidi energi yang belum sepenuhnya berbasis penerima manfaat masih lebih banyak terserap oleh rumah tangga pada kelompok desil ekonomi atas dibandingkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Ini sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, S.E., M.Ec., menilai bahwa dinamika harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa periode sempat melampaui 100 dolar Amerika Serikat per barel memberikan tekanan terhadap APBN dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan penyesuaian harga pada BBM non-subsidi dengan tingkat oktan tinggi merupakan langkah yang rasional untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus menghindari pelebaran defisit anggaran negara.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Evaluasi dan Monitoring Infrastruktur Migas, Anggawira menyoroti tantangan kedaulatan energi yang semakin kompleks akibat dinamika geopolitik global, termasuk potensi gangguan terhadap jalur distribusi energi internasional seperti di kawasan Selat Hormuz.

Menurutnya, negara yang masih bergantung pada impor energi akan selalu menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan kondisi geopolitik dunia. Oleh sebab itu, pembangunan kapasitas pengolahan domestik, penguatan infrastruktur hilir migas, serta penyediaan cadangan energi nasional menjadi faktor utama dalam membangun ketahanan energi Indonesia.

"Kedaulatan energi lahir ketika negara mampu memastikan energi tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan melalui kekuatan infrastruktur pengolahan, sistem distribusi yang andal, serta cadangan energi nasional yang memadai," tegas Anggawira.

Dalam diskusi juga disampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat sistem digitalisasi tata kelola energi melalui integrasi data distribusi dan monitoring stok BBM nasional.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran subsidi, memperkuat pengawasan distribusi energi, serta mendukung terwujudnya sistem energi nasional yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan sebagai bagian dari roadmap kedaulatan energi Indonesia menuju tahun 2060.

Melalui penyelenggaraan FGD ini, Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika bersama Senat Mahasiswa Universitas Paramadina berharap kalangan mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan subsidi energi, ketahanan fiskal, pembangunan ekonomi nasional, dan kedaulatan energi.

Forum ini sekaligus menjadi ruang dialog yang mendorong lahirnya generasi muda yang kritis, objektif, serta mampu berkontribusi dalam mendukung kebijakan energi nasional yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.