Klaim Bebas Padam PLN Dipertanyakan, DPR: Jangan Hanya Lihat Jawa, Kalimantan Masih Nyala Bergilir

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan sistem kelistrikan di Pulau Jawa sudah tidak lagi mengalami pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026. Pernyataan itu disampaikan Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Darmawan menjelaskan, keandalan sistem kelistrikan di Jawa ditopang oleh pengamanan pasokan batu bara dengan nilai kalor menengah hingga tinggi, yakni di atas 4.500 kkal. Menurut dia, PLN memperoleh tambahan alokasi batu bara sebesar 1,8 juta ton pada Juli 2026 di luar kontrak rutin.

Selain itu, PLN juga mendapatkan komitmen tambahan pasokan sebesar 3 juta ton per bulan untuk periode Agustus hingga Desember 2026.

"Kondisi sistem kelistrikan Jawa, terutama di Jawa, ini sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir sejak tanggal 21 Juni 2026. Adanya tambahan pasokan menambah kapasitas daya mampu pasok sebesar 5 gigawatt (GW) di atas existing, sehingga total daya mampu berada di atas 35,9 GW," ujar Darmawan.

Pernyataan Darmawan tersebut mendapat respons dari Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sigit Karyawan Yunianto. Ia menilai penjelasan PLN mengenai berakhirnya pemadaman bergilir tidak bisa hanya dilihat dari kondisi di Pulau Jawa.

"Saya tadi mendengarkan pemaparan Pak Dirut bahwa ada satu poin yang saya agak sedikit geli, yaitu 21 Juni 2026 sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Tetapi realitanya sekarang berubah, Pak, menyalanya yang bergilir. Ini terjadi, Pak, jangan melihat hanya yang kita lihat itu di Pulau Jawa," tegas Sigit.

Sigit secara khusus menyoroti kondisi kelistrikan di Kalimantan. Menurut dia, wilayah tersebut masih menghadapi persoalan pasokan listrik, meski selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi primer.

"Ini di Kalimantan, yang sumber energinya dari Kalimantan, sampai hari ini masih menyala bergilir. Sekarang di masyarakat jargonnya bukan lagi pemadaman bergilir, tapi menyalanya yang bergilir," tambahnya.

Tensi rapat juga meningkat setelah Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rusli Habibie, menyampaikan protes terkait tata kelola komunikasi dan transparansi manajemen PLN. Rusli menyoroti dugaan adanya pembahasan tertutup di luar forum resmi rapat, yang ia sebut sebagai pertemuan "setengah kamar".

"Saya sebagai anggota Komisi XII kurang setuju kalau itu dibicarakan setengah kamar, berlarut-larut. Tadi saya jam satu kurang sudah di kantor, masih beku-tekaki mesin (lobi-lobi) di ruang, apa yang dibicarakan? Bicarakan terbuka di sini semua, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini yang harus kita perlihatkan kepada rakyat," ujar Rusli.

Rusli juga menyampaikan adanya laporan pemadaman di wilayah penyangga, seperti Cibubur dan Cileungsi, tanpa pemberitahuan resmi. Ia meminta PLN lebih terbuka dalam menjelaskan akar persoalan, baik yang berkaitan dengan bahan baku maupun aspek operasional lainnya.

Dari sisi pengadaan energi primer, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Syarif Fasha, menyoroti ketidaksinkronan antara kebutuhan dan realisasi kontrak batu bara PLN. Ia menyebut kebutuhan tahunan PLN mencapai 154 juta metrik ton, sementara realisasi kontrak hingga Juni 2026 baru mencapai 141 juta metrik ton.

Syarif Fasha juga menyoroti pengiriman batu bara yang tidak sesuai spesifikasi. Menurut dia, perbedaan nilai kalor batu bara dapat berdampak langsung terhadap volume kebutuhan riil PLN.

"Jika PLN membutuhkan kalori menengah, namun yang dikirim adalah kalori rendah (LRC 3.200), maka volume kebutuhan riil bisa membengkak hingga 180 juta metrik ton untuk menghasilkan daya yang sama," jelas Syarif Fasha.

Baca Juga: DPR Kritik Manajemen PLN: Jangan Sampai Presiden Prabowo yang Disalahkan

Baca Juga: PLN Amankan 1,8 Juta Ton Batu Bara Tambahan pada Juli 2026

Menanggapi berbagai interupsi tersebut, Darmawan kembali menjelaskan langkah operasional yang sedang dijalankan PLN. Ia menegaskan bahwa perseroan melakukan koordinasi harian secara ketat bersama Kementerian ESDM.

"Mohon izin, kami saat ini tiap hari berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bahkan kami berkantor di Ditjen Minerba yang sekaligus merangkap sebagai Plt. Ditjen Listrik. Tiap pagi kami ada di sana untuk me-review seluruh existing kontrak dan memetakan kebutuhan kalori rendah, menengah, dan tinggi," ungkap Darmawan.

Darmawan menambahkan, tambahan pasokan sebesar 1,8 juta ton pada Juli dan 3 juta ton per bulan pada periode berikutnya difokuskan pada batu bara berkalori 4.500 ke atas. Langkah tersebut, kata dia, dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, baik di Pulau Jawa maupun secara nasional.