Ginka Febriyanti Ginting dan Aspri Raffi Ahmad Jadi Komisaris BUMN, Qodari: 'Komisaris itu Modalnya Dua, Akal Sehat dan Niat Baik'

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan tanggapan terkait polemik pengangkatan sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belakangan menjadi sorotan publik.

Menurut Qodari, penunjukan komisaris dengan latar belakang yang beragam justru dapat membawa perspektif baru yang berdampak positif dalam mengawal agenda pemerintah di tubuh korporasi negara.

Isu ini mencuat ke publik setelah munculnya penunjukan sejumlah nama kontroversial di anak usaha BUMN.

Di antaranya adalah pengangkatan Mufi Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi (aspri) artis Raffi Ahmad, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.

Selain itu, publik juga menyoroti penunjukan Ginka Febriyanti Ginting, mantan relawan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 yang masih berusia 28 tahun, sebagai Komisaris PT Pertamina Retail.

Menanggapi hal tersebut, Qodari menilai bahwa pemilihan komisaris dari berbagai latar belakang luar perusahaan merupakan hal yang normal.

Praktek ini tidak hanya lazim terjadi di lingkungan BUMN, melainkan juga umum diterapkan pada manajemen korporasi swasta untuk memperkuat fungsi pengawasan.

"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," ujar Qodari saat ditemui seusai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu.

Qodari menambahkan bahwa modal utama untuk menjadi seorang komisaris yang efektif sebenarnya terletak pada integritas dan nalar yang logis dalam menjalankan fungsinya.

"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa figur yang dipilih menduduki posisi komisaris biasanya telah dibekali pengalaman mumpuni di bidang organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta.

Pengalaman eksternal tersebut dinilai berharga untuk memperkaya gagasan dan mengawasi jalannya operasional perusahaan negara agar tetap berada di jalur yang benar.

Di sisi lain, gelombang kritik dari masyarakat dan pengamat di media sosial terus mengalir, terutama menyoroti kompetensi dan rekam jejak pendidikan para komisaris baru yang dianggap tidak selaras dengan lini bisnis perusahaan.

Terkait dinamika ini, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya juga telah angkat bicara. Puan mendesak agar proses rekrutmen dan penetapan pejabat di internal BUMN ke depan harus memprioritaskan figur yang profesional dan memiliki kompetensi yang jelas di bidangnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar penetapan pejabat di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diambil dari orang-orang profesional yang kompeten. Hal ini menyusul ramainya perhatian publik mengenai pemilihan komisaris di salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero).

“Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Hal tersebut disampaikan Puan saat ditanya wartawan mengenai polemik penunjukan Ginka Febriyanti Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare), anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor ritel energi. Penunjukan tersebut menarik perhatian karena Ginka tercatat masih berusia 28 tahun pada 2026 dan pernah dituding menjadi koordinator demo bayaran.

Selain itu, banyak masyarakat di media sosial menyoroti latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi Ginka yang kurang beririsan dengan bidang kerjanya.