Heboh Dugaan Fraud Pos Indonesia, DPR Siap Panggil Danantara: Ada yang Ditutupi?

Dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik kecurangan (fraud) di PT Pos Indonesia (Persero) kini menjadi perhatian serius DPR RI. Komisi VI menilai persoalan tersebut harus dibuka secara terang benderang agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan pihaknya akan memanggil Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai dugaan fraud, rekayasa laporan keuangan, hingga tata kelola PT Pos Indonesia.

“Kita kan belum tahu sebetulnya ini terjadi di dalam masa kapan, apa kejadiannya, apa kasusnya, seperti apa spesifiknya. Maka kita akan memanggil dulu dari pihak Danantara untuk menjelaskan kepada kami,” ujar Darmadi.

Menurut Darmadi, Komisi VI belum bisa menarik kesimpulan karena masih menunggu paparan resmi dari Danantara mengenai duduk perkara, termasuk kapan dugaan pelanggaran tersebut terjadi dan siapa pihak yang bertanggung jawab.

Baca Juga: Anggaran MBG Dipangkas Lagi Sisa Rp174 Triliun, Bos BGN Bilang Begini

Ia juga menilai berbagai persoalan yang menimpa PT Pos Indonesia bukanlah isu baru. Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan itu, perusahaan telah lama dibayangi berbagai masalah yang terus menumpuk tanpa penyelesaian yang jelas.

“PT Pos Indonesia itu sendiri kan bermasalahnya cukup banyak dari dulu sampai sekarang. Saya pikir sudah berlarut-larut ya, akumulasi masalah yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Mungkin saja itu kasus-kasus lama atau bisa saja kasus-kasus baru,” tuturnya.

Selain dugaan manipulasi laporan keuangan, Darmadi turut menyoroti pengunduran diri Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, yang terjadi hanya sekitar tiga bulan setelah menjabat. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan tanda tanya yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Kita apresiasi Danantara yang sudah mengungkap kepada publik apa yang terjadi. Setelah itu dirutnya mundur. Nah kita harus jelas juga dirutnya mundur karena faktor apa. Tekanan kerja atau dia terlibat atau karena faktor-faktor lain. Karena dia kan baru tiga bulan, tiga bulan tiba-tiba dia mundur tentu ada sesuatu. Jarang dirut BUMN itu mundur,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengkritik kinerja PT Pos Indonesia yang dinilai belum menunjukkan perbaikan berarti. Menurutnya, perusahaan selama ini masih bergantung pada penugasan pemerintah dan belum berhasil memperkuat fundamental bisnisnya.

“Kita melihat juga bahwa kinerjanya dari dulu sampai sekarang kurang bagus. Sangat tergantung pada penugasan proyek pemerintah dan sebagainya. Tidak ada upaya perbaikan selama ini,” tuturnya.

Darmadi juga mengingatkan bahwa pembenahan tata kelola menjadi syarat mutlak apabila PT Pos Indonesia akan dijadikan bagian dari pembentukan BUMN logistik di masa depan. Ia menilai rencana tersebut justru berisiko gagal apabila masalah internal perusahaan tidak segera dibereskan.

Baca Juga: Baru Tiga Bulan Menjabat, Kenapa Dirut Pos Indonesia Daud Joseph Mundur?

“Kalau PT Pos Indonesia sendiri tidak disehatkan, kemudian masalah good governance nya tidak diselesaikan, bagaimana dia bisa membangun BUMN logistik ke depan dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan logistik? Nanti yang ada adalah menyatukan permasalahan, bukan menyatukan BUMN logistiknya. Ini kan masalah besar,” tegasnya.

Sebelumnya, Danantara mengungkap adanya dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud di PT Pos Indonesia yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun. Temuan tersebut diperoleh dari proses asesmen terhadap perusahaan dan kini masih ditindaklanjuti melalui audit investigatif bersama aparat penegak hukum.