PDIP Desak Presiden Turun Tangan soal Dinamika Tiga Institusi Aparat Penegak Hukum

Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, meminta Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan menyikapi ketegangan antar-lembaga penegak hukum yang mencuat di tengah penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Permintaan tersebut disampaikan setelah muncul pengerahan personel TNI bersenjata di rumah dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, saat penyidikan perkara tengah dilakukan oleh Polri.

"Ketika institusi penegak hukum saling berhadapan, dan salah satunya memanggil kekuatan bersenjata negara untuk melindungi orangnya sendiri, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kasus korupsi, tetapi tata kelola negara hukum itu sendiri," kata Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Dijaga Brimob Bersenjata Usai Geledah 12 Lokasi dan Sita Rp60 Miliar

Soroti Kontras Penyitaan Rp60 Miliar dan Penjagaan Rumah Jampidsus

Guntur Romli menyoroti rangkaian peristiwa yang terjadi pada Rabu (8/7/2026). Di satu sisi, tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyita brankas berisi uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai mendekati Rp60 miliar dari Kafe de’Clan dan sebuah money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Di sisi lain, pada malam yang sama, puluhan personel TNI bersenjata laras panjang dikerahkan untuk menjaga rumah dinas Jampidsus Febrie Adriansyah yang disebut ikut terseret dalam penyidikan perkara tersebut.

"Bukan mengamankan bukti, bukan menjaga penyidik, melainkan menjaga rumah pejabat yang namanya sendiri terseret dalam penyidikan itu. Ini bukan kebetulan," ujar Guntur.

Tiga Hal yang Dinilai Perlu Diwaspadai

Menurut Guntur Romli, terdapat tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian publik apabila situasi tersebut terus berlanjut.

1. Supremasi sipil terhadap militer dinilai sedang diuji karena TNI tidak memiliki mandat konstitusional untuk berpihak dalam sengketa antar-lembaga penegak hukum sipil.
2. Keberadaan pengamanan bersenjata di rumah pejabat yang disebut dalam penyidikan berpotensi memunculkan dugaan adanya upaya menghalangi proses hukum atau obstruction of justice.
3. Sikap diam dari Kejaksaan Agung, TNI, maupun Polri mengenai dasar hukum pengerahan personel dinilai menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas.

"Kalau ini digiring menjadi pertarungan polisi, TNI, dan kejaksaan secara lembaga dalam penanganan kasus korupsi, maka yang akan jadi korban adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu sendiri. Presiden harus turun tangan dan menyelesaikan masalah ini," pungkas Guntur Romli.