Rencana Safari Politik Jokowi Pada Juni Mendatang, PDIP sebut ini Bentuk Ancaman Halus buat Prabowo
Kredit Foto: Twitter/Mohamad Guntur Romli
Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli memberikan tanggapan politik terkait rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang akan berkeliling Indonesia sebagaimana disebutkan oleh organisasi relawan Projo.
Menurut Guntur Romli, agenda keliling Jokowi bukan sekadar perjalanan biasa. Ia menilai ada pesan politik di baliknya.
"Saya ditanya wartawan: Jokowi mau keliling Indonesia, maksudnya apa? Saya jawab: itu pesan & ancaman halus buat Presiden Prabowo Subianto. Jokowi akan terus menghimpun kekuatan buat memperkuat keluarganya,” ujar Guntur dalam video yang diunggah di Instagram-nya.
Sebelumnya, Kelompok relawan Projo dan Partai Solidaritas Indonesia disebut tengah bersitegang karena polemik safari politik Jokowi yang akan 'turun gunung' lagi.
Pengamat politik Adi Prayitno membahas polemik kedua entitas politik yang selama ini identik dan dekat dengan Jokowi.
Menurut dia, meskipun Jokowi tidak memiliki kartu anggota PSI, publik menganggapnya sebagai "imam besar" PSI. Sementara Projo mengklaim sebagai relawan politik Jokowi yang paling setia.
Adi mengurai awal mula polemik tersebut, menurutnya hal ini berawal dari pernyataan Sekjen Projo, Fredy Damanik, menyatakan bahwa dalam pertemuan dengan Jokowi, kondisi kesehatan Jokowi sudah hampir pulih, 99 persen dan siap pada Juni 2026 akan turun blusukan ke masyarakat. Projo akan mendampingi dan membantu Jokowi di setiap kunjungan.
Kemudian, pernyataan ini mendapat respons dari PSI, satu pengurus DPP PSI, Bestari Barus, menanggapi bahwa urusan kesehatan Jokowi bukan urusan Projo, melainkan urusan dokter yang merawatnya.
"Soal blusukan Jokowi juga disebut bukan urusan Projo, melainkan sudah direncanakan dan menjadi urusan PSI melalui Prakernas (Pra Kongres Nasional) PSI di Makassar," kata Bestari.
Menanggapi ketegangan dan berebut klaim 'si paling Jokowi', Adi menilai muncul kesan kecemburuan politik antara PSI dan Projo soal siapa yang paling dekat dan paling berhak mewakili Jokowi.
"Projo dianggap tidak lagi sepenuhnya "Pro Jokowi" setelah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari yang menyebut Projo bukan Pro Jokowi, melainkan Projo untuk negara dan rakyat (Sansakarta)," tegasnya.
"Ini menciptakan kesan rebutan klaim kedekatan dengan Jokowi pasca-Jokowi tidak lagi menjabat Presiden,"
Secara keseluruhan, Adi Prayitno melihat ini sebagai dinamika politik yang wajar, tapi jika terus berlanjut secara terbuka, bisa menimbulkan spekulasi dan kesan ketegangan di antara keduanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat