Roy Suryo Terdesak, Polemik Gelar Doktor Disebut Pengalihan Isu

Polemik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memunculkan isu baru. Kali ini, perhatian publik tertuju pada validitas gelar doktor yang dimiliki Roy Suryo dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Podcaster Sentana TV, Mikhael Sinaga, menilai munculnya sorotan terhadap gelar akademik Roy Suryo merupakan upaya mengalihkan perhatian dari pokok perkara yang tengah bergulir. Menurutnya, situasi serupa juga pernah terjadi ketika riwayat pendidikan Rismon Sianipar di Universitas Yamaguchi, Jepang, menjadi sorotan.

Mikhael berpendapat pembahasan mengenai latar belakang pendidikan Roy Suryo tidak berkaitan langsung dengan perkara yang sedang diproses, yakni dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan mengenai ijazah Jokowi.

Ia menilai perhatian publik seharusnya tetap diarahkan pada substansi perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum, bukan bergeser pada riwayat akademik pihak-pihak yang terlibat dalam polemik tersebut.

Sorotan terhadap gelar doktor Roy Suryo mencuat setelah Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih, melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut mempersoalkan validitas gelar doktor Roy Suryo sekaligus memuat dugaan pencemaran nama baik.

Taufik menyatakan dirinya merasa dirugikan karena disebut sebagai pemfitnah, pembohong, dan penyebar hoaks. Atas dasar itu, ia menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pencemaran nama baik.

Baca Juga: Tiga Pasal Belum Diuji, Roy Suryo Masih Bisa Ajukan Praperadilan Keempat

Menanggapi perkembangan tersebut, Mikhael mempertanyakan alasan yang menurutnya hanya riwayat pendidikan para pengkritik Jokowi yang dipersoalkan. Ia berpendapat apabila pengujian terhadap kredibilitas seseorang dilakukan melalui latar belakang akademik, maka pendekatan serupa seharusnya diterapkan secara konsisten kepada seluruh tokoh publik.

Sementara itu, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan akan mengikuti setiap tahapan hukum dan menilai pihak yang membuat laporan juga harus mempertanggungjawabkan laporannya apabila tuduhan yang disampaikan tidak dapat dibuktikan.

Saat ini, laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut masih dalam penanganan kepolisian. Di sisi lain, polemik mengenai ijazah Jokowi juga masih bergulir melalui sejumlah proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan.