Akhmad Khozinudin: Kata Said Didu Hubungan Jokowi dan Prabowo Kini Sudah di Posisi Saling Tikam

Posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berada di deretan para menteri atau tepatnya di samping Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/7/2026) memicu sorotan publik.

Tata letak tersebut dinilai membawa pesan simbolis tersendiri di tengah isu dinamika hubungan kepemimpinan nasional.

Mantan pengacara Roy Suryo, Akhmad Khozinudin, menilai bahwa meskipun pihak Istana Kepresidenan telah mengklarifikasi penataan tersebut sebagai alasan teknis semata, bahasa simbolik sering kali ditangkap secara berbeda oleh publik.

Menurutnya, secara teknis posisi Wapres mendampingi Presiden di meja utama sebenarnya tidak menjadi kendala dan justru dapat mengonfirmasi kekompakan.

"Kendati Istana Kepresidenan telah memberikan klarifikasi resmi terkait perubahan tata letak tempat duduk hanya soal teknis dan menampik adanya keretakan, namun bahasa semiotik (simbol) dianggap lebih jujur ketimbang bahasa kata," ujar Akhmad Khozinudin.

Dinamika Politik Kertanegara dan Solo Turut Disorot

Tata letak tempat duduk dalam rapat paripurna tersebut kemudian dikaitkan oleh sejumlah pengamat dengan peta dinamika politik antara Kertanegara dan Solo.

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, turut menyuarakan pandangannya terkait lanskap politik nasional saat ini yang dinilainya penuh dengan ketegangan geopolitik antarkekuatan internal.

"Mengenai hubungan Prabowo Gibran ini tidak bisa dilepaskan dengan dinamika Kertanegara (Hambalang) dengan Solo (Jokowi). Mantan Sekretaris BUMN Said Didu, mengungkap kondisi terkini sudah pada posisi saling tikam," kata Khozinudin.

Said Didu, menyebut Prabowo saat ini harus mengambil inisiatif 'membunuh' kalau tidak ingin 'dibunuh'," katanya.

"Selain persoalan tata letak duduk di Sidang Kabinet, sorotan terhadap Gibran juga kembali memantik pembahasan mengenai rekam jejak dan keabsahan posisi politiknya. Isu seputar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 serta latar belakang pendidikannya kembali diungkit para pengamat sebagai tantangan yang terus membayangi konsolidasi pemerintahan saat ini," jelasnya.