Ashabiyah Hambalang dan Ujian Tata Kelola BGN

Ada rupanya sesuatu yang lebih menakutkan daripada pertarungan politik: map anggaran.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengaku sampai tidak bisa tidur ketika harus mengelola anggaran negara dalam jumlah besar. Dalam unggahan di Facebook, ia menulis bahwa memegang anggaran ratusan triliun rupiah membuatnya mengalami “trauma akut”. Bahkan untuk menandatangani dokumen, ia meminta dua wakil kepala ikut membubuhkan paraf. Ketika sekretaris pribadi membawa setumpuk berkas, tubuhnya mengaku sudah lebih dulu bereaksi: panas-dingin.

Tak lama kemudian kesehatannya menurun. Setelah sembilan hari terbaring dan seminggu dirawat di rumah sakit, ia mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Curahan hati itu menarik bukan karena ada pejabat yang takut pada uang negara. Justru sebaliknya. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin baik apabila pejabat menyadari besarnya risiko yang dipikulnya.

Yang lebih menarik justru konteks politik di balik pergantian pimpinan BGN. Siapa yang dipercaya mengelola salah satu program terbesar pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan bagaimana Presiden membangun lingkaran kepemimpinannya.

BGN bukan sekadar lembaga penyedia makan bergizi. Lembaga ini mengelola salah satu program pelayanan publik terbesar dalam sejarah Indonesia. Anggaran tahun 2026 semula dirancang mencapai Rp335 triliun, kemudian menjadi Rp268 triliun setelah penyesuaian efisiensi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, sementara pada Mei 2026 realisasinya telah mencapai sekitar 62,7 juta orang.

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bahkan pernah menggambarkan bahwa ketika program berjalan penuh, sekitar Rp1,2 triliun harus disalurkan setiap hari.

Besarnya anggaran membuat posisi Kepala BGN menjadi jabatan yang sangat strategis.

Prabowo pertama kali mempercayakan lembaga itu kepada Dadan Hindayana. Namun, perjalanan tersebut berakhir ketika Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi program MBG pada Juni 2026. Perkara itu masih berjalan sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.

Tongkat estafet kemudian diberikan kepada Nanik Sudaryati Deyang.

Nanik bukan sosok baru dalam lingkaran Prabowo. Dalam surat pengunduran dirinya, ia menyebut telah mendampingi Prabowo selama sekitar 14 tahun. Namun, belum genap dua bulan memimpin BGN, ia memilih mundur karena kondisi kesehatannya.

Penggantinya kembali berasal dari lingkaran yang sama.

Pada hari yang sama Presiden melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN. Sebelum berkarier di politik dan pemerintahan, Sudaryono pernah menjadi asisten pribadi Prabowo sekitar lima tahun. Setelah itu ia menjadi pengurus Partai Gerindra, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, hingga menjabat Wakil Menteri Pertanian.

Pola tersebut mengingatkan pada konsep ashabiyah yang diperkenalkan Ibnu Khaldun dalam al-Muqaddimah.

Ashabiyah sering diterjemahkan sebagai solidaritas kelompok, tetapi maknanya lebih luas: ikatan kepercayaan yang membuat sekelompok orang bertahan, saling mendukung, dan bergerak menuju tujuan bersama. Menurut Khaldun, kekuasaan sering lahir dari kekuatan solidaritas semacam itu.

Melalui perspektif tersebut, pilihan Prabowo sebenarnya mudah dipahami.

Perjalanan politiknya menuju Istana berlangsung panjang. Ia membangun Partai Gerindra, berkali-kali mengikuti pemilu, serta mempertahankan jaringan orang-orang yang tetap mendampinginya sejak sebelum berkuasa. Dalam perjalanan panjang seperti itu, kepercayaan menjadi modal politik yang sangat berharga.

Dalam praktik pemerintahan pun seorang presiden tentu membutuhkan orang-orang yang telah dikenalnya. Tidak mungkin seluruh jabatan strategis hanya diisi berdasarkan daftar riwayat hidup tanpa mempertimbangkan tingkat kepercayaan.

Masalah muncul ketika kepercayaan kepada individu mulai menggantikan kepercayaan kepada sistem.

BGN memberi pelajaran yang mahal.

Dadan berakhir sebagai tersangka. Nanik datang dengan kehati-hatian luar biasa hingga merasa takut setiap kali harus menandatangani dokumen anggaran. Kini Sudaryono mengemban amanah dengan modal kepercayaan yang bahkan lebih panjang sebagai mantan asisten pribadi Presiden.

Namun, anggaran Rp268 triliun tidak mengenal persahabatan.

Puluhan juta penerima manfaat MBG tidak dapat dilayani hanya dengan loyalitas. Ribuan dapur, pengadaan bahan pangan, pembayaran mitra, pengawasan keamanan pangan, hingga audit keuangan memerlukan kompetensi teknis, tata kelola yang baik, dan sistem pengawasan yang kuat.

Negara modern bekerja melalui prosedur, transparansi, pembagian kewenangan, audit, dan mekanisme pengendalian yang bahkan harus mampu mengawasi orang yang paling dipercaya sekalipun.

Karena itu, perubahan yang terjadi sehari sebelum Nanik mengundurkan diri justru menarik dicermati. BGN merombak jajaran pejabat eselon I. Sejumlah posisi strategis diisi pejabat berlatar belakang Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Kejaksaan.

Nanik sendiri menyebut langkah tersebut sebagai upaya menghadirkan “orang-orang profesional di bidangnya”.

Apabila benar demikian, BGN sedang bergerak dari organisasi yang bertumpu pada loyalitas menuju organisasi yang bertumpu pada institusi.

Di sinilah pelajaran Ibnu Khaldun tetap relevan hingga sekarang.

Ashabiyah dapat membawa sebuah kelompok memenangkan perebutan kekuasaan. Namun setelah kekuasaan diperoleh, negara membutuhkan organisasi, pembagian kerja, aturan, keahlian, dan institusi yang tetap berjalan meskipun orang-orang di dalamnya berganti.

Solidaritas mampu memenangkan pertarungan politik, tetapi tidak otomatis menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Curahan hati Nanik menjadi pengingat penting.

Kita mungkin tersenyum mendengar seorang pejabat mengaku gemetar melihat map anggaran. Namun di balik pengakuan itu tersimpan pesan kelembagaan yang serius. Apabila pengelolaan uang rakyat sangat bergantung pada kehati-hatian pribadi seorang pejabat, berarti benteng pengamanan negara masih terlalu bertumpu pada karakter individu.

Padahal manusia bisa lelah, sakit, keliru, bahkan berubah. Sistem justru dibangun agar negara tidak bergantung pada siapa yang sedang menjabat.

Karena itu, ujian Sudaryono bukan sekadar membuktikan bahwa Prabowo tepat memilih orang kepercayaannya.

Ujian sesungguhnya adalah apakah ia mampu membangun BGN yang dapat bekerja baik tanpa bergantung pada kedekatan personal dengan Presiden.

Setiap pemimpin membutuhkan orang yang dipercaya. Namun mengelola anggaran ratusan triliun rupiah dan memastikan puluhan juta masyarakat menerima makanan bergizi memerlukan sesuatu yang lebih besar daripada kepercayaan.

Republik membutuhkan institusi yang tetap dapat dipercaya ketika orang-orang kepercayaan sudah berganti.

Sebab untuk memenangkan kekuasaan mungkin diperlukan ashabiyah. Untuk mengelola negara, tak cukup Ashabiyah Hambalang.