Nilai Tukar Rupiah dan Tantangan Kepemimpinan Baru Bank Indonesia

Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali mandat utama bank sentral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yakni menjaga stabilitas nilai rupiah. Karena itu, ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan seperti saat ini, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Bank Indonesia.

Belakangan berkembang persepsi di media arus utama, media daring, maupun media sosial yang cenderung menempatkan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam pandangan saya, persepsi tersebut kurang tepat. Naik turunnya nilai tukar rupiah merupakan tanggung jawab Bank Indonesia, tentu dalam koordinasi dengan pemerintah secara keseluruhan.

Bank Indonesia Memegang Tanggung Jawab Utama

Ke depan, Gubernur Bank Indonesia yang baru akan menjadi pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, tanggung jawab tersebut tidak berarti Bank Indonesia dapat bekerja sendiri. Tidak ada lembaga pemerintah yang mampu menyelesaikan persoalan ekonomi secara terpisah.

Undang-Undang Bank Indonesia mewajibkan koordinasi antara BI dan pemerintah. Dalam praktiknya, koordinasi tersebut harus melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kementerian yang membidangi investasi, serta kementerian yang menangani sektor perindustrian.

Hal ini penting karena kuat atau lemahnya nilai tukar rupiah sangat berkaitan dengan perdagangan internasional, investasi, industri, serta kebijakan fiskal. Meski demikian, kinerja nilai tukar tetap menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.

BI Tidak Bisa Lepas Tangan

Pelemahan nilai tukar rupiah memang dapat dipicu oleh persoalan di sektor riil, seperti perdagangan, investasi, maupun penerimaan devisa. Namun, kondisi tersebut tidak menghapus tanggung jawab Bank Indonesia.

Karena itu, koordinasi bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Gubernur Bank Indonesia tidak boleh bersikap pasif dengan hanya menjalankan kebijakan moneter. Sebaliknya, BI perlu memimpin koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan nilai tukar rupiah tidak terus mengalami pelemahan.

Mengapa BI harus memimpin koordinasi tersebut? Karena stabilitas nilai tukar merupakan mandat utama Bank Indonesia. Oleh sebab itu, kepemimpinan BI tidak cukup hanya berfokus pada instrumen moneter, tetapi juga harus memastikan kebijakan ekonomi yang memengaruhi nilai tukar berjalan secara selaras.

Transformasi Peran Gubernur BI

Menurut saya, Gubernur BI ke depan perlu melakukan transformasi peran. Selama ini, peran Bank Indonesia lebih dominan pada kebijakan moneter. Ke depan, BI perlu tampil sebagai pemimpin koordinasi dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Transformasi tersebut diperlukan karena tantangan yang dihadapi tidak lagi semata-mata berasal dari faktor moneter, tetapi juga dari faktor nonmoneter yang semakin kompleks.

Cadangan Devisa Bergantung pada Sektor Riil

Hal yang sama berlaku dalam pengelolaan cadangan devisa. Bank Indonesia memang memiliki tugas menjaga kecukupan cadangan devisa sebagai instrumen untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing, memenuhi kewajiban luar negeri pemerintah, serta menjaga kepercayaan pasar.

Namun, cadangan devisa tidak dapat dibangun oleh Bank Indonesia sendiri. Sumber utama devisa berasal dari aktivitas ekonomi di sektor riil, terutama perdagangan internasional dan investasi.

Karena itu, BI dan pemerintah harus bekerja bersama untuk meningkatkan kinerja perdagangan, memperkuat industri, meningkatkan investasi, serta memastikan devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri.

Sinergi Moneter dan Sektor Riil

Pelemahan nilai tukar dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik moneter maupun sektor riil. Apabila penyebabnya berasal dari cadangan devisa yang terbatas, defisit perdagangan, maupun defisit transaksi berjalan, kondisi tersebut tetap akan mengancam stabilitas rupiah.

Dalam situasi seperti itu, Bank Indonesia tidak dapat bekerja sendiri. Koordinasi dengan pemerintah menjadi mutlak agar kebijakan peningkatan ekspor bernilai tambah, penguatan industri yang berorientasi ekspor (outward looking), pengendalian impor, serta peningkatan investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) dapat berjalan seiring dengan kebijakan moneter.

Suku Bunga Bukan Satu-satunya Jawaban

Tugas Bank Indonesia memang mencakup penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui RTGS dan QRIS, serta mengatur penerbitan dan peredaran uang rupiah.

Namun, ketika nilai tukar berada dalam tekanan, menurut saya, Bank Indonesia harus tampil memimpin koordinasi kebijakan ekonomi bersama pemerintah. Sebab, meskipun penyebab pelemahan rupiah berasal dari faktor nonmoneter, stabilitas nilai tukar tetap merupakan tanggung jawab Bank Indonesia.

Pengalaman terkini menunjukkan bahwa instrumen moneter berupa kenaikan suku bunga belum mampu memperbaiki kondisi nilai tukar secara memadai. Bahkan, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi likuiditas di sektor riil serta mendorong dana berpindah ke instrumen keuangan karena insentif bunga yang lebih tinggi.

Karena itu, instrumen moneter dan kebijakan nonmoneter harus dijalankan secara bersamaan. Transformasi peran dan kepemimpinan Gubernur Bank Indonesia menjadi penting agar kebijakan menjaga nilai tukar tidak hanya bertumpu pada suku bunga, tetapi juga didukung koordinasi yang kuat dengan pemerintah dalam memperkuat sektor riil.