BPDLH Perluas Program Dana Iklim ke 34 Provinsi, Rp761 Miliar Telah Disalurkan

Proyek Results-Based Payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) Output 2 yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) terus menunjukkan progres signifikan.

Proyek jangka panjang yang berjalan sejak Agustus 2023 hingga 2030 ini kini resmi menjangkau 34 dari target 38 provinsi di Indonesia melalui peluncuran penerima manfaat tahap (batch) ketiga. 

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyampaikan bahwa Proyek RBB-CCF Output 2 ini merupakan komponen utama dalam penyaluran dana apresiasi internasional atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi.

“Pendanaan sebesar 103,8 juta Dolar AS yang didapat dari GCF dioptimalkan melalui Output 2 untuk memperkuat tata kelola lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat subnasional,” terang Joko, Selasa, (12/08/26).

Berbeda dengan Output 1 dan 3 yang telah rampung pada tahun 2025 lalu, Output 2 dirancang sebagai program jangka panjang dengan alokasi manfaat yang berdampak langsung ke daerah. Pada penyaluran batch ketiga ini, BPDLH menambah alokasi sebesar Rp253 miliar untuk 10 provinsi, sehingga total dana yang tersalurkan melalui Output 2 telah mencapai Rp761 miliar atau 94 persen dari total alokasi subnasional.

Capaian nyata dari pelaksanaan Proyek Output 2 ini mencakup berbagai hasil terukur di sektor kehutanan dan lingkungan. Di antaranya adalah perluasan akses Perhutanan Sosial hingga melebihi 2 juta hektare, pembentukan demplot pendampingan oleh local champion di 12 lokasi, serta penguatan kapasitas melalui fasilitasi Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) bagi 217 kelompok masyarakat. 

Selain itu, Output 2 juga mendorong peningkatan kelas 256 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui pendekatan Integrated Area Development. Program ini turut memfasilitasi verifikasi 40 usulan penetapan hutan adat seluas 18.000 hektare di 10 lokasi, serta mendukung penyelesaian konflik tenurial di tiga kabupaten. 

Pada aspek perlindungan ekosistem, Proyek Output 2 berhasil mendukung rehabilitasi hutan dan lahan kurang lebih 3.000 hektare, penyediaan sarana prasarana serta peningkatan kapasitas personel di 7 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penguatan 150 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 24 provinsi, hingga penguatan Program Kampung Iklim (ProKlim) dan pengelolaan sampah berkelanjutan. 

Seluruh operasional Proyek Output 2 mengedepankan mekanisme performance-based payment, di mana pencairan dana dilakukan berdasarkan aktivitas yang terealisasi serta hasil yang terbukti dan terverifikasi di lapangan. Pendampingan di tingkat tapak dijalankan oleh Lembaga Perantara yang ditunjuk bersama oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Baca Juga: BPDLH Kucurkan Rp253 Miliar untuk Program Kehutanan dan Ekonomi Hijau di 10 Provinsi

Baca Juga: Mitigasi Risiko Perubahan Iklim, Indonesia Re Ambil Bagian dalam Penanaman 3.250 Mangrove

Joko Triharyanto berharap, lewat implementasi Proyek Output 2 yang tersisa hingga 2030 mendatang, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga perantara, dan BPDLH dapat terus dijaga. Skema ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan tata kelola pendanaan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi kelestarian hutan serta kesejahteraan masyarakat.