Desil Kemensos Masih Kacau, Indonesia Bisa Chaos Jika Purbaya Maksa Batasi Pembelian Pertalite

Rencana pemerintah mengurangi belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan membatasi pembelian pertalite menghadapi tantangan serius menyusul masih adanya kekacauan terkait dengan data desil kesejahteraan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya mengatakan persoalan subsidi bahan bakar bukan hanya mengenai seberapa besar anggaran negara yang dapat dihemat. Pemerintah juga harus memperhitungkan kesiapan sistem pendataan dan penerimaan publik, apalagi saat masyarakat masih meragukan akurasi data penerima subsidi justru dapat menciptakan masalah baru.

Baca Juga: Terbongkar Kondisi Terkini Hubungan Jokowi dan Prabowo: Sudah di Titik 'Kill or to Be Killed'

“Tapi kalau buru-buru terapkan pembatasan Pertalite ketika akurasi penetapan desil kesejahteraan belum full dipercaya dan diterima masyarakat. Maka risiko tensi sosial meningkat sangat nyata,” ujar Berly, dikutip Jumat (14/8/2026).

Peringatan tersebut menjadi penting di tengah rencana pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Apabila masyarakat merasa klasifikasi ekonomi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, kebijakan pembatasan bahan bakar bensin berpotensi dianggap tidak adil.

Berly menyarankan pemerintah tidak langsung menjadikan desil kesejahteraan sebagai satu-satunya dasar pembatasan pembelian Pertalite. Menurut dia, terdapat sejumlah persoalan administratif yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Salah satunya adalah pemahaman masyarakat mengenai bagaimana desil ditetapkan. Pemerintah, katanya, perlu menjelaskan bahwa klasifikasi tersebut berkaitan dengan satu Kartu Keluarga (KK).

“Langkah-langkah (yang bisa dilakukan), sosialisasikan bahwa desil ditetapkan sama untuk satu KK. Permudah proses bagi warga dewasa untuk pisah kartu keluarga dengan orang tua,” tukasnya.

Persoalan lain adalah perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Status ekonomi sebuah keluarga tidak selalu bersifat permanen. Seseorang yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi tertentu bisa mengalami perubahan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan, perubahan usaha, atau kondisi lainnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyediakan jalur koreksi yang sederhana. Warga yang merasa klasifikasinya tidak lagi sesuai harus dapat mengajukan perubahan data tanpa prosedur yang rumit.

“Permudah proses dan bukti pengajuan perubahan desil,” tegas Berly.

Menurutnya, mekanisme koreksi tersebut penting agar data penerima subsidi tidak hanya akurat ketika pertama kali dibuat, tetapi juga dapat mengikuti perubahan kondisi masyarakat.

Berly juga menawarkan pendekatan lain yang dapat digunakan pemerintah untuk mempersempit sasaran subsidi pertalite tanpa sepenuhnya bergantung pada data kesejahteraan. Salah satunya dengan melihat karakteristik kendaraan. Ia mengusulkan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kapasitas mesin dan usia kendaraan.

“Batasi mobil cc lebih dari 1900 dan umur kurang dari 5 tahun beli Pertalite,” jelasnya.

Bagi Berly, persoalan paling sensitif dalam kebijakan subsidi bukan sekadar besarnya penghematan anggara negara. Faktor keadilan menjadi penentu apakah masyarakat dapat menerima kebijakan yang tidak populer.

Ia menilai masyarakat sebenarnya bisa menerima kebijakan sulit selama aturan diterapkan secara transparan, adil, dan memiliki mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan data.

Sebaliknya, situasi bisa berubah apabila masyarakat merasa kehilangan hak membeli bahan bakar bersubsidi karena data yang dianggap keliru, sementara kondisi ekonomi sedang sulit.

Baca Juga: Rocky Gerung ke Kabinet Bayangan Era Prabowo: Lu Pro Kapitalis Kalau Lu Anti-Koperasi dan Anti-MBG

“Rakyat siap sama-sama susah. Tapi kalau merasa diperlakukan tidak adil ketika kondisi ekonomi makin sulit maka bisa bagai hutan kering di era yang mudah tersulut. Semoga tidak terjadi,” pungkasnya.