Rektor Unsoed Di-OTT KPK, Jamiluddin: Moralitas Akademisi Hancur, Gimana Mau Koreksi Pejabat yang Doyan Korupsi?

Akademisi Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga petinggi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) telah mencoreng dunia pendidikan tinggi.

Jamiluddin menyoroti dugaan suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang menyeret Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor I Noor Farid, dan Wakil Rektor III Norman Arie Prayogo.

Menurut dia, kasus tersebut menunjukkan dugaan praktik korupsi telah merambah sektor pendidikan yang selama ini dianggap sebagai salah satu benteng moralitas dan teladan antikorupsi.

"Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Rektor, Wakil Rektor I, dan Wakil Rektor III Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) telah mencoreng dunia kampus," kata Jamiluddin dalam keterangannya kepada Warta Ekonomi.

Ia menilai dugaan suap terkait penerimaan mahasiswa baru menjadi persoalan serius karena kampus semestinya menjadi institusi yang mengajarkan kejujuran, keadilan, dan etika publik.

Jamiluddin mengatakan kasus tersebut juga berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi.

"Tiga petinggi Unsoed itu telah mencederai kepercayaan publik dan mengkhianati marwah dunia akademik," ujarnya.

Menurut Jamiluddin, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan perilaku koruptif individu, tetapi juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pengawasan internal di perguruan tinggi.

Ia menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan kampus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Jamiluddin juga menilai kasus tersebut dapat berdampak terhadap peran kampus sebagai pengawas kebijakan pemerintah dan penggerak pemberantasan korupsi di tengah masyarakat.

"Kampus tak punya kekuatan moral lagi untuk mengawasi kinerja pemerintah, apalagi mengungkap perilaku koruptif," katanya.

Ia khawatir insan kampus akan menghadapi sorotan publik ketika menyuarakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi setelah muncul kasus dugaan korupsi di lingkungan perguruan tinggi.

Menurut dia, perguruan tinggi harus kembali memperkuat perannya sebagai pusat pencerahan dan benteng moralitas bangsa.

"Kampus harus kembali menjadi benteng moralitas dan menjadi pusat pencerahan bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Jamiluddin mendorong perguruan tinggi melakukan pembenahan internal, termasuk menyingkirkan budaya pragmatisme dan orientasi keuntungan yang berpotensi mendorong penyalahgunaan kewenangan.

Ia juga menilai pemimpin perguruan tinggi perlu memiliki integritas dan idealisme yang kuat, tetapi tetap realistis dalam menjalankan tata kelola institusi.

"Kampus harus dipimpin orang-orang idealis yang realistis. Mereka ini diharapkan tidak akan tergelincir manusia pragmatis, termasuk koruptif," kata Jamiluddin.