Buntut Korupsi Rektor Unsoed, Ekonom Desak Audit Investigasi Jalur Mandiri PTN

Kasus penangkapan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) beserta jajarannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai puncak gunung es dari karut-marutnya sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Mandiri.

Merespons hal tersebut, Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, mendesak agar sistem Jalur Mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dihentikan sementara, ditransformasi, dan diaudit secara menyeluruh.

Didik meminta Komisi X DPR RI agar menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap PTN-PTN besar.

Ia secara spesifik menyoroti kampus yang menerima mahasiswa baru dalam jumlah fantastis—mencapai 20.000 hingga 23.000 mahasiswa per tahun seperti Universitas Brawijaya dan UNESA.

Menurutnya, penerimaan mahasiswa secara masif dan tidak terstandardisasi ini menciptakan perputaran dana masyarakat hingga triliunan rupiah yang sangat rawan dikorupsi.

"Kasus di Unsoed jelas terjadi pada jalur Mandiri yang berujung pada dugaan pemerasan dan gratifikasi. Kebebasan di jalur mandiri, penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga tawar-menawar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berpeluang menciptakan pasar gelap penerimaan mahasiswa," tegas Didik, dalam keterangannya, Sabtu (22/8).

Lebih lanjut, Didik mengkritik langkah PTN yang menjadikan Jalur Mandiri layaknya "pukat harimau" untuk mengeruk dana dari masyarakat dengan dalih kekurangan anggaran operasional. PTN saat ini memiliki belasan versi Jalur Mandiri yang aturannya diserahkan sepenuhnya ke masing-masing kampus.

Padahal, sebagai lembaga pemerintah, operasional PTN seharusnya bisa ditutup oleh anggaran pendidikan nasional. UUD 1945 telah mengamanatkan alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan yang nilainya mencapai Rp600-700 triliun.

Sebagai perbandingan tata kelola, Didik mencontohkan Universitas Harvard sebagai kampus nomor satu di dunia yang total seluruh mahasiswanya hanya berkisar 22.000 hingga 23.000 orang, angka yang disamai oleh beberapa PTN di Indonesia hanya dalam satu tahun masa penerimaan.

Sebagai solusi ke depan, Didik menyarankan agar sistem PMB disederhanakan. Jalur Mandiri yang saat ini liar harus ditransformasi menjadi sistem desentralisasi regional, dibagi berdasarkan wilayah barat, tengah, dan timur dan tidak lagi dibiarkan bebas tanpa kendali.

"PTN adalah lembaga negara, maka harus ada peran signifikan dari Kementerian Diktisaintek untuk mengontrol tata kelolanya. Tidak boleh lepas tangan dan membiarkan PTN bertindak semaunya seperti sekarang," pungkasnya.