Prabowo Minta Pembangunan PLTS 100 GWp Dipercepat, ini Alasannya

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp pada Selasa (25/8/2026). Agenda tersebut berlangsung di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali.

Program PLTS skala besar ini menjadi bagian dari program prioritas nasional dalam klaster kemandirian energi dan air. Pemerintah menempatkan pengembangan energi surya sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil.

Prabowo sebelumnya menginstruksikan agar pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GWp dipercepat dan ditargetkan rampung pada 2029. Pemerintah memperkirakan program tersebut dapat menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Khusus pada 2026, pemerintah membidik pembangunan PLTS sebesar 30 GWp. Di saat yang sama, sekitar 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ditargetkan dihentikan secara bertahap.

Ambisi tersebut ditopang oleh potensi energi surya Indonesia yang sangat besar. Potensi energi surya nasional diperkirakan mencapai 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang sudah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.

Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama memiliki kapasitas 17 GWp, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua sebesar 18 GWp dan tahap ketiga mencapai 30 GWp.

Dorong Listrik di Wilayah 3T

Pengembangan energi terbarukan juga diarahkan untuk memperluas akses listrik, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sepanjang 2025, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT), terdiri atas 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Total investasi pembangunan tersebut mencapai Rp103,3 miliar dan memberikan akses listrik kepada 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.

Baca Juga: Dari Kalimantan ke Sumatra, Presiden Prabowo Terus Kawal Penanganan Karhutla

Program tersebut dilanjutkan pada 2026. Pemerintah membangun PLTS Terpadu di 39 lokasi wilayah 3T dengan sasaran 4.259 rumah tangga. Nilai pembangunannya mencapai Rp450,2 miliar.

Selain itu, terdapat pembangunan tiga PLTMH dengan nilai Rp50,4 miliar yang ditujukan untuk melayani 464 rumah tangga.

Pemerintah juga mencatat Program Listrik Desa telah menjangkau 1.403 lokasi yang tersebar di 36 provinsi. Sementara melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu telah mendapatkan manfaat.

Bukan Sekadar Soal Listrik

Program PLTS 100 GWp tidak hanya diposisikan sebagai proyek untuk menambah pasokan listrik bersih. Pemerintah juga melihat pengembangan energi surya sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Investasi akan terbuka di berbagai rantai industri, mulai dari pembangunan pembangkit, produksi dan penyimpanan baterai, hingga pengembangan jaringan listrik. Pada saat bersamaan, pemerintah mendorong penguatan industri solar photovoltaic (PV) di dalam negeri.

Pengembangan ekosistem tersebut juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru yang berkaitan dengan ekonomi hijau atau green jobs.

Baca Juga: PLTS 100 GW Terhambat Lahan, Danantara Soroti Bankability Proyek

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pembangunan sektor kelistrikan diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 760.000 pekerjaan berpotensi masuk kategori green jobs.

Dengan target 100 GWp hingga 2029, pemerintah ingin menjadikan energi surya bukan sekadar alternatif pembangkit, tetapi bagian penting dari strategi membangun sistem energi nasional yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

Pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan pengawalan pemerintah, sejalan dengan target memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.