Said Didu: Jokowi Tidak Rela Serahkan Kekuasaan ke Siapapun, Termasuk Prabowo

Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat kembali memanaskan perbincangan politik.

Ucapan tersebut tidak hanya menjadi sorotan karena menyinggung kemungkinan percepatan pemilu, tetapi juga memunculkan berbagai tafsir mengenai arah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu yang ikut membaca pernyataan tersebut adalah mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu. Ia menilai ada sinyal politik tertentu di balik pernyataan Budi Arie, bahkan mengaitkannya dengan dugaan bahwa Jokowi tidak rela kekuasaan berpindah kepada pihak lain, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

"Terima kasih ke budi arie yang telah membuka agenda busuk Solo," tulisnya di akun X, dikutip Rabu (26/8/2026).

"Solo sedang makan bubur panas Hambalang," ungkap Said Didu.

Baca Juga: Geger soal Pemilu 2029 Dipercepat, Cerita Megawati Gagalkan Jokowi 3 Periode Benar?

Ia kemudian secara terang-terangan memberikan tafsir terhadap ucapan Budi Arie yang menyebut kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat dari jadwal.

"Akhirnya terbuka dan terkuak bahwa Jokowi tidak rela serahkan kekuasaan ke siapapun, termasuk ke Pak Prabowo," ujarnya.

Said Didu juga menyinggung adanya kelompok yang disebut sebagai pendukung Jokowi dan diklaim tengah bergerak di tengah dinamika politik tersebut.

"Geng SOP plus poros SSB sedang bergerak," pungkas dia.

Baca Juga: Loyalis Gibran: Pernyataan Budi Arie Itu Sikap Pribadi, Tanpa Dukungan Jokowi

Pernyataan Said Didu tersebut muncul setelah Budi Arie mengungkapkan bahwa dirinya memiliki insting politik mengenai kemungkinan terjadinya perubahan sebelum Pemilu 2029. 

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?' Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.

Menurut Budi Arie, kondisi tersebut memiliki kemiripan dengan momentum menjelang perubahan besar pada akhir Orde Baru. 

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," tegasnya.