Warga Protes Salah Masuk Desil 9-10, Purbaya Benahi Data DTSEN Jelang Pembatasan Pertalite

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tengah memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah muncul protes dari masyarakat yang merasa salah masuk kelompok desil 9 dan 10.

Pembenahan data tersebut dilakukan di tengah rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk dua kelompok desil tertinggi.

Sejumlah warga memprotes klasifikasi tersebut karena kondisi ekonomi mereka dinilai tidak mencerminkan posisi desil 9 atau 10. Persoalan ini menjadi perhatian karena apabila pembatasan Pertalite diterapkan, kesalahan dalam pendataan berpotensi membuat masyarakat yang masih membutuhkan BBM subsidi ikut terdampak.

Purbaya mengakui pemerintah masih melakukan pembenahan terhadap DTSEN yang menjadi salah satu basis pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki kualitas pendataan.

"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Purbaya menjelaskan anggaran yang dikucurkan untuk BPS tahun ini mencapai sekitar Rp7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pendataan, termasuk pembaruan DTSEN dan pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Menurut Purbaya, tambahan anggaran tersebut sebelumnya diajukan BPS pada awal tahun. Kementerian Keuangan kemudian memenuhi permintaan tersebut dengan harapan kualitas data sosial ekonomi masyarakat dapat semakin akurat.

"Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," ujar Purbaya.

Pembenahan DTSEN menjadi penting karena data berdasarkan desil mulai digunakan dalam pembahasan kebijakan pemerintah, termasuk rencana penyaluran BBM subsidi. Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang berada di desil 9 dan 10.

Baca Juga: Desil Dinilai Tak Sesuai Kondisi Ekonomi, Purbaya: DTSEN Sedang Diperbaiki

Meski demikian, Purbaya belum memastikan kapan kebijakan tersebut akan mulai diterapkan. Ia mengatakan pemerintah masih memantau dinamika ekonomi masyarakat sekaligus menyiapkan sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan pembatasan tersebut.

"Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," kata Purbaya.

Di sisi lain, BPS menjelaskan bahwa penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan seseorang. Klasifikasi tersebut mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi sehingga kepemilikan barang, daya listrik, pekerjaan, atau satu indikator tertentu tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar menentukan desil.

Desil merupakan pemeringkatan relatif keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Masyarakat kemudian dikelompokkan ke dalam 10 kelompok dengan masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Dalam pemeringkatan tersebut, desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Namun, BPS menegaskan angka desil bukan ukuran absolut kemiskinan, pendapatan, maupun kekayaan sebuah keluarga.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan desil harus dipahami sebagai posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, keluarga yang berada dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, atau kondisi sosial ekonomi yang identik.

Dengan adanya protes mengenai ketidaksesuaian data, pemerintah kini menghadapi pekerjaan untuk memastikan pembaruan DTSEN berjalan lebih akurat. Perbaikan tersebut menjadi semakin penting sebelum kebijakan pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10 benar-benar diterapkan agar kebijakan subsidi tidak salah sasaran.