Ketika Mata Akal dan Mata Hati Bangsa Kehilangan Jarak

Ketika Akses Lebih Bernilai daripada Keahlian

Dengan kerangka itu, persoalan jabatan komisaris, posisi di lembaga pemerintah, proyek negara, dan akses politik menjadi lebih jelas.

Tidak ada yang salah ketika seorang profesor menjadi komisaris BUMN. Perusahaan dengan aset besar justru membutuhkan manusia terbaik. Yang layak ditanyakan adalah alasan ia dipilih: pengetahuan, rekam jejak, dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan atau kedekatan politik?

Pada 2020, Ombudsman RI mengungkap bahwa berdasarkan data 2019 terdapat 397 penyelenggara negara atau pemerintahan yang terindikasi merangkap sebagai komisaris BUMN dan 167 lainnya di anak perusahaan BUMN. Dari kelompok pertama, 31 berasal dari perguruan tinggi.¹⁶

Ombudsman juga menyoroti konflik kepentingan, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses tersebut.

Angka itu tidak membuktikan bahwa para akademisi tersebut kehilangan integritas. Menuduh demikian tanpa bukti justru bertentangan dengan prinsip ilmiah yang sedang dibela. Namun, data itu cukup untuk menimbulkan pertanyaan: apa yang terjadi ketika orang-orang yang diharapkan memberi penilaian independen terhadap kekuasaan memperoleh jabatan, pendapatan, akses, atau kesempatan dari kekuasaan yang sama?

Masalahnya bukan kekayaan, melainkan ketergantungan.

Seorang profesor yang menjadi kaya dari teknologi yang ia ciptakan dapat berkata kepada pemerintah, "Anda salah," tanpa harus khawatir penghasilannya berhenti bulan depan. Namun, ketika prestise, pendapatan, atau peluang seseorang sangat bergantung kepada keputusan orang yang sedang ia nilai, hubungan itu menjadi lebih rumit.

Tidak harus ada telepon dari Istana dan tidak harus ada instruksi untuk berhenti mengkritik. Manusia belajar melalui insentif. Ia mengetahui kritik mana yang membuat pintu tetap terbuka, kritik mana yang membuat telepon berhenti berdering, siapa yang aman untuk dikritik, dan siapa yang sebaiknya tidak disentuh.

Di titik itulah insentif dapat melakukan pekerjaan yang dahulu membutuhkan intimidasi.

Dari Represi Menuju Kooptasi

Inilah salah satu perbedaan penting antara Orde Baru dan demokrasi kontemporer. Soeharto memiliki sensor, NKK/BKK, larangan, dan aparat. Demokrasi modern tidak selalu membutuhkan cara sekasar itu.

Mengapa membungkam seorang intelektual jika ia dapat diajak masuk? Mengapa melarang kritik jika kedekatan dapat dibuat lebih menarik daripada menjaga jarak?

Represi mudah dikenali. Dalam represi, korban tahu bahwa ia dibungkam. Kooptasi jauh lebih halus karena seseorang bahkan dapat merasa dirinya sepenuhnya bebas sementara struktur insentif perlahan mempersempit apa yang bersedia ia katakan.

Karena itu, ukuran kemerdekaan akademik tidak cukup dihitung dari berapa profesor yang dipenjara. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak profesor yang masih bersedia mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengar penguasa ketika mereka mempunyai sesuatu untuk hilang.

Ketika Mata Hati Masuk ke Bisnis Ekstraktif

Dilema yang sama lebih sensitif bagi pemimpin dan organisasi agama karena modal utamanya bukan teknologi atau uang, melainkan kepercayaan moral.

Masyarakat mendengarkan ulama, pendeta, pastor, biksu, atau pemimpin agama karena percaya ada hal-hal yang tidak akan mereka tukarkan dengan kepentingan material.

Karena itu, kebijakan pemerintah Jokowi pada 2024 yang membuka kesempatan prioritas pengelolaan wilayah tambang kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan perlu dilihat lebih luas daripada persoalan ekonomi semata. PP Nomor 25 Tahun 2024 memberikan dasar bagi penawaran prioritas WIUPK tertentu kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan.¹⁷

Tidak ada yang otomatis salah ketika organisasi agama menjalankan kegiatan ekonomi. NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lain telah puluhan tahun mengelola sekolah, universitas, rumah sakit, dan usaha yang memberi manfaat kepada masyarakat.

Organisasi agama tidak harus miskin agar bermoral.

Persoalannya adalah konflik kepentingan. Jika suatu hari kebijakan pertambangan pemerintah merugikan masyarakat atau lingkungan, apakah organisasi yang memiliki kepentingan ekonomi di sektor yang sama masih memiliki kebebasan moral yang sama untuk menentangnya?

Untuk sampai ke sana tidak harus ada suap, perjanjian rahasia, atau perintah politik. Cukup ada konflik kepentingan.

Semakin besar sesuatu yang dapat diberikan kekuasaan kepada sebuah otoritas moral, semakin penting pertanyaan: seberapa mudah otoritas moral itu mengatakan tidak kepada kekuasaan yang sama?

Kemerdekaan Berarti Mampu Berbeda

Argumen ini bukan ajakan agar universitas dan pemimpin agama selalu menjadi oposisi. Sikap itu pun tidak sehat.

Akademisi yang selalu menolak apa pun yang dilakukan pemerintah sama tidak ilmiahnya dengan akademisi yang selalu membela pemerintah. Pemimpin agama yang menjadikan mimbar semata-mata panggung oposisi juga dapat kehilangan fungsi moralnya.

Yang diperlukan bukan permusuhan terhadap kekuasaan, melainkan jarak dari kekuasaan.

Jarak intelektual memungkinkan seorang profesor berkata, "Saya mendukung Anda kemarin, tetapi kali ini datanya menunjukkan Anda salah."

Jarak moral memungkinkan pemimpin agama berkata, "Kebijakan ini menguntungkan organisasi saya, tetapi merugikan masyarakat, karena itu saya menolaknya."

Itulah independensi yang sebenarnya. Bukan tidak pernah masuk Istana, tidak pernah menjadi komisaris, tidak pernah bekerja sama dengan pemerintah, atau tidak pernah memiliki perusahaan, melainkan kemampuan untuk berbeda ketika perbedaan itu mempunyai harga.

Bangsa Membutuhkan Orang yang Tidak Memerlukan Izin untuk Berbeda

Pemerintah sudah mempunyai banyak orang yang pekerjaannya menjelaskan mengapa pemerintah benar: menteri, staf komunikasi, partai koalisi, konsultan, influencer, juru bicara, hingga buzzer.

Universitas tidak perlu mengambil pekerjaan yang sama. Mimbar agama juga tidak perlu menjadi cabang hubungan masyarakat pemerintah.

Sebuah bangsa membutuhkan sesuatu yang jauh lebih langka: orang-orang yang tetap dapat mengatakan bahwa kekuasaan salah ketika memang salah.

Akademisi adalah mata akal bangsa. Ketika masyarakat mabuk oleh slogan, ia mengembalikan pembicaraan kepada bukti. Ketika pemerintah menawarkan satu jawaban, ia menguji apakah ada jawaban lain. Ketika semua orang yakin sesuatu benar, ia bertanya: apa buktinya?

Pemimpin agama adalah mata hati bangsa. Ketika sesuatu menguntungkan tetapi tidak adil, ia mengingatkan. Ketika sesuatu legal tetapi tidak bermoral, ia mempertanyakan. Ketika negara mengejar pertumbuhan dengan mengorbankan manusia, lingkungan, atau generasi berikutnya, ia bertanya: pertumbuhan untuk siapa, dan dengan harga apa?

Murray Report hampir tujuh dekade lalu sudah mengingatkan bahwa sebuah bangsa dapat menjadi korban self-delusion. Namun, ada ironi yang lebih besar: bagaimana sebuah bangsa mengetahui bahwa ia sedang menipu dirinya sendiri jika orang-orang yang seharusnya membongkar delusi itu justru mempunyai kepentingan untuk mempertahankannya?

Itulah sebabnya persoalan akademisi bukan apakah mereka kaya atau miskin, melainkan apakah keahlian menghasilkan akses atau justru akses menggantikan keahlian. Persoalan pemimpin agama bukan apakah organisasinya mempunyai aset, melainkan apakah kemakmuran memperbesar kemampuan mereka mengatakan kebenaran atau justru memperbesar harga yang harus dibayar ketika mengatakannya.

Sebuah bangsa masih dapat membangun jalan, bendungan, bandara, pelabuhan, smelter, dan gedung pencakar langit ketika mata akal dan mata hatinya mulai redup. Ia bahkan mungkin terlihat semakin berhasil.

Namun, beton, pertumbuhan ekonomi, dan popularitas politik tidak dapat menjawab satu pertanyaan terakhir: apakah bangsa itu masih tahu ke mana ia sedang berjalan?

Sebab sebuah negara masih dapat bertahan dari pemerintah yang membuat kesalahan. Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika ia kehilangan orang-orang yang cukup merdeka untuk memberitahunya bahwa kesalahan sedang terjadi.