Ogah Terima Bantuan Asing, Prabowo: Indonesia Bisa Tanpa Pinjaman

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap keputusan pemerintah menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Tawaran tersebut diterima Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika berada di Washington DC, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

Prabowo mengaku sempat terkejut mendengar adanya tawaran tersebut. Namun, pemerintah memilih tidak mengambil pinjaman karena menilai Indonesia masih mampu menjalankan perekonomian tanpa bergantung pada utang dari IMF.

"Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin, ditawarin apa, pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," kata Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 NU, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga: Henri Subiakto: Gibran Pendorong Prabowo Terpilih Presiden, tapi Sekarang Keadaan Berubah

Sikap tersebut, menurut Prabowo, sejalan dengan arahan yang telah diberikan kepada jajaran pemerintahannya agar tidak sembarangan menambah pinjaman. Jika dalam kondisi tertentu pemerintah memang harus meminjam uang, ia meminta agar beban bunganya ditekan serendah mungkin.

"Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang, yang bunganya sekecil mungkin," ujar Prabowo.

Di tengah kebijakan untuk menekan ketergantungan terhadap pinjaman, Prabowo juga membeberkan langkah pemerintah melakukan penataan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyebut sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan dan memiliki kinerja buruk telah ditutup.

Baca Juga: Sindiran Jokowi soal Pemimpin Kasar Mengarah pada Presiden Prabowo, Kata Ahmad Khozinudin

Menurut Prabowo, langkah tersebut memberikan penghematan sekitar Rp50 triliun bagi negara. Pemerintah bahkan memasang target yang jauh lebih besar dengan menutup total 700 BUMN hingga 31 Desember 2026.

“Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250. Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” terang Prabowo.

Langkah efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengelola keuangan negara sekaligus membuka ruang lebih besar untuk program yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat. Prabowo menegaskan salah satu target utamanya adalah mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia dari kemiskinan.

"Saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya saya sudah hitung, dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita," ucap Prabowo.