Karhutla Masuk Target Dinamis Pertahanan, Menhan Minta Pengusaha Turun Bawa Alat Berat

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ternyata masuk dalam kategori kebutuhan dinamis yang dapat ditangani melalui dukungan anggaran pertahanan. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut skema tersebut memungkinkan pemerintah mempercepat bantuan ketika menghadapi bencana yang membutuhkan respons cepat.

Sjafrie menjelaskan posisi karhutla dalam penggunaan anggaran pertahanan setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Ia mengatakan anggaran pertahanan pada dasarnya dibagi untuk kebutuhan yang sudah direncanakan dan kebutuhan yang sifatnya dapat berubah sesuai kondisi.

"Ya. Kita dalam menerima anggaran itu menggunakan anggaran itu dua target, satu target program dan satu target dinamis," kata Sjafrie.

Menurut dia, target program merupakan kebutuhan yang telah mendapatkan alokasi sejak awal. Sementara itu, kebutuhan dinamis mencakup kondisi yang muncul dan membutuhkan dukungan negara, termasuk bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran hutan.

"Target program sudah dialokasikan, tapi target dinamis seperti kebakaran hutan, gempa bumi, ini juga akan kita memperoleh bantuan dari negara kepada anggaran pertahanan untuk kita akselerasi bantuan yang bisa kita berikan dalam mengatasi bencana gempa bumi dan bencana kebakaran hutan ini," sambungnya.

Dengan masuknya karhutla dalam kategori tersebut, dukungan pertahanan dapat diarahkan untuk mempercepat penanganan ketika kebakaran membutuhkan sumber daya tambahan. Namun, Sjafrie menilai persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah.

Ia justru menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran yang terjadi di kawasan hutan maupun lahan. Menurutnya, keberhasilan upaya pemadaman sangat dipengaruhi oleh kerja sama berbagai pihak.

"Saya diberitahu Pak Ketua Komisi I, target kebakaran hutan itu tergantung rakyat Indonesia," ujarnya.

Karena itu, Sjafrie mendorong konsep gotong royong dalam menghadapi karhutla. Ia juga secara khusus mengajak kalangan pengusaha yang memiliki peralatan pendukung untuk ikut membantu operasi penanganan bencana.

"Jadi kita harus bergotong royong mengatasi ini semuanya, ya. Tadi saya sudah kasih tahu, itu pengusaha-pengusaha yang punya alat berat, alutsista, helikopter water bombing, berbantuan kepada BNPB, ya," tuturnya.

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan dukungan peralatan yang tidak sedikit. Alat berat dapat digunakan untuk membantu membuka akses atau membuat sekat, sementara helikopter water bombing dapat dimanfaatkan dalam pemadaman dari udara sesuai kebutuhan operasi di lapangan.

Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Masih Pekat, Sekolah di Pontianak Daring hingga Sepekan ke Depan

Di sisi lain, keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam penanganan karhutla memperlihatkan bahwa kebakaran hutan dipandang sebagai situasi yang membutuhkan mobilisasi sumber daya lintas lembaga. Dukungan tersebut dapat berjalan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang menangani penanggulangan bencana.

Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci besaran tambahan anggaran pertahanan yang dapat digunakan untuk penanganan karhutla. Ia juga tidak merinci perusahaan atau pihak swasta yang akan dilibatkan dalam pengerahan peralatan.

Meski demikian, pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk mengerahkan sumber daya ketika kondisi darurat membutuhkan penanganan cepat. Dalam konteks karhutla, koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga terkait menjadi penting agar kebakaran tidak meluas.

Penanganan karhutla tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi salah satu kebutuhan dinamis yang dapat memperoleh dukungan melalui anggaran pertahanan. Pada saat yang sama, Sjafrie meminta dunia usaha dan masyarakat ikut mengambil bagian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk membantu upaya pemadaman.