Pengamat: Jangan Tangkap Budi Arie, Itu Bukan Makar

Pengamat politik Syahganda Nainggolan menolak penangkapan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dengan tuduhan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tuduhan itu muncul setelah pernyataan Budi Arie soal kemungkinan percepatan Pemilu sebelum 2029.

Syahganda mengingatkan bahwa tuduhan makar tidak semestinya digunakan untuk membungkam kontestasi politik. Ia mencontohkan pengalamannya sendiri yang pernah terjerat tuduhan serupa pada era Presiden ke- Joko Widodo (Jokowi), padahal hanya menjalankan agenda demokrasi.

"Kalau saya kan ditangkap sama Jokowi dulu. Darmaon ditangkap sama Jokowi. Padahal kita menjalankan agenda-agenda demokrasi kan, bukan makar, dituduh makar kan gitu kan," ujarnya dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Selasa (1/9).

Menurut Syahganda, rakyat perlu memahami bahwa elite politik seringkali hanya mengejar kekuasaan, bukan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Yang paling penting kan rakyat ini tahu bahwa agenda-agenda mereka tuh ya begitu gitu loh. Bahwa mereka ini pengin Game of Thrones, ngejar kekuasaan, ansih tidak ada urusan dengan politik rakyat. ini gengnya Jokowi ini. Itu aja yang penting rakyat tahu," ucapnya.

"Tapi kalau dituduh makar ditangkap, saya sih enggak sampai ke sana. Karena saya percaya bahwa Prabowo itu lebih bagus mengampuni atau menjaga demokrasi ya kan ee agar rakyat tetap bisa menyuarakan pendapat," tandasnya.

Dalam potongan video yang viral, Budi Arie menyebut insting politiknya mengarah pada percepatan pemilu, yang disambut sorakan “Siap!” dari audiens.

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan "Siap!" dari audiens.

Baca Juga: Singgung Percepatan Pemilu Budi Arie, Bestari Barus: Arahan Jokowi Jelas

Budi Arie kemudian membandingkan kondisi sosial‑ekonomi saat ini dengan masa transisi Orde Baru ke Reformasi 1997–1999, ketika pemilu digelar lebih cepat pada 1999.

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," tandasnya.