Purbaya Ungkap Pemerintah Punya Cash Rp510 Triliun, Rp40 Triliun Disiapkan Bayar Utang Kopdes Tiap Tahun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kondisi kas pemerintah saat ditanya mengenai pembiayaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih melalui pinjaman bank BUMN. Ia memastikan pemerintah telah menyiapkan kemampuan pembayaran sehingga kewajiban cicilan kepada perbankan tidak akan mengalami keterlambatan.

Purbaya bahkan menyebut pemerintah saat ini memiliki dana tunai lebih dari Rp510 triliun. Besarnya posisi kas tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai kesiapan pemerintah dalam memenuhi berbagai kewajiban pembiayaan yang telah disiapkan.

“Pokoknya ada Rp 510 triliun lebih cash-nya sekarang. Kalau dibilang uang saya Rp 8,1 triliun, ya nggak. Sudah disiapkan kok Rp 40 triliun,” jelas Purbaya di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah telah memiliki komitmen pembayaran sebesar Rp40 triliun setiap tahun untuk cicilan pembiayaan Kopdes Merah Putih. Menurutnya, pembayaran tersebut juga akan disesuaikan dengan kesiapan sektor perbankan agar kewajiban pemerintah dapat berjalan lancar.

“Kita setiap bayar Rp 40 triliun cicilan juga dengan kesiapan perbankan. Jadi, enggak ada keterlambatan pembayaran cicilan pemerintah. Kita harus menjaga kondisi sistem perbankan kita,” ujar Purbaya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan pemerintah terkait skema pembiayaan Kopdes Merah Putih yang melibatkan bank BUMN. Pemerintah disebut tidak ingin kewajiban pembayaran tersebut justru menimbulkan tekanan terhadap kondisi perbankan.

Purbaya juga memastikan pemerintah tidak akan membiarkan pembiayaan pembangunan Kopdes Merah Putih berujung pada kredit macet di bank. Ia mengatakan pemerintah akan menyiapkan mekanisme tertentu untuk memastikan kewajiban pembayaran kepada bank tetap berjalan.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menyebut ada cara khusus yang akan dicari pemerintah untuk menjaga kelancaran pembayaran. Namun, Purbaya belum bersedia mengungkap secara detail seperti apa mekanisme yang dimaksud.

“Nanti kita akan carikan cara khusus untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita lihat nanti ada nggak cara untuk memastikan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan, bisa kita bayarkan,” terang Purbaya.

Kehati-hatian tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga kondisi sistem perbankan nasional. Pembiayaan melalui bank BUMN membuat kelancaran pembayaran menjadi penting agar program Kopdes tidak menimbulkan persoalan baru pada kualitas kredit perbankan.

Baca Juga: Gelar Program Magang, Kopdes Merah Putih Dorong Bangun Koperasi Modern dan Ekonomi Desa

Di sisi lain, angka Rp510 triliun lebih yang disebut Purbaya menunjukkan pemerintah memiliki posisi kas yang cukup besar. Meski demikian, dana tersebut merupakan cash pemerintah secara keseluruhan dan bukan berarti seluruhnya dialokasikan khusus untuk membayar pembiayaan Kopdes Merah Putih.

Sementara itu, alokasi Rp40 triliun yang disebut Purbaya menjadi angka yang secara khusus dikaitkan dengan pembayaran cicilan. Pemerintah memastikan kewajiban tersebut telah diperhitungkan agar pembayaran kepada perbankan dapat dilakukan tanpa keterlambatan.

Purbaya juga menyinggung adanya anggapan mengenai jumlah uang pemerintah yang jauh lebih kecil. Ia menegaskan angka Rp8,1 triliun yang disebut dalam konteks pembicaraan tersebut bukan gambaran keseluruhan dana yang telah disiapkan pemerintah.

Menurut Purbaya, pemerintah telah menyiapkan Rp40 triliun untuk memenuhi kewajiban cicilan tersebut. Ia juga menekankan bahwa kelancaran pembayaran perlu dijaga karena berkaitan langsung dengan stabilitas sistem perbankan.

Pemerintah berupaya memastikan pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui bank BUMN tidak berubah menjadi persoalan kredit macet. Sementara mekanisme khusus yang akan digunakan masih belum dijelaskan, Purbaya memastikan pemerintah memiliki kemampuan kas dan telah menyiapkan anggaran untuk membayar cicilan Rp40 triliun setiap tahun.