Kredit Foto: Golkarpedia
Politisi Andi Sinulingga menyoroti sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meminta pemerintah pusat mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) jika Pemprov Jakarta disarankan tidak menerbitkan obligasi daerah.
Andi mendukung sikap Pramono tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat sudah lebih buruk dari kompeni (sebutan untuk penjajah) karena tidak memberikan hak DBH dan sekaligus melarang daerah menerbitkan surat utang.
"Sudah benar begitu mas @pramonoanung. Hak atas DBH tak di beri, pinjam duit pun tak di kasih, kalah kompeni," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Sabtu 5/9).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan obligasi karena kapasitas anggaran Jakarta dinilai masih kuat.
Sebagai alternatif, Purbaya menyarankan Pemda menggunakan fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Menanggapi hal tersebut, Pramono menegaskan Jakarta memiliki banyak mandat pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dukungan pendanaan besar.
Baca Juga: Ekonom Ferry Latuhihin: RI Terancam Jadi Negara Termiskin Dunia 2027!
Ia menyatakan Pemprov bisa saja membatalkan rencana penerbitan obligasi, asalkan pemerintah pusat mengembalikan DBH yang sebelumnya dipangkas.
“Kalau enggak ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja,” kata Pramono saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: