Cuekin Saran Purbaya, Pramono: Bangun Jakarta Perlu Duit Banyak

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah memunculkan perbedaan pandangan dengan pemerintah pusat.

Di tengah saran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar daerah tidak terburu-buru mencari pendanaan lewat surat utang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru memastikan rencana tersebut tetap akan diajukan.

Pramono mengaku tetap mendengarkan masukan Purbaya mengenai kondisi keuangan Jakarta. Namun, ia menilai kebutuhan pembangunan Ibu Kota tidak bisa begitu saja dikesampingkan. Baginya, banyaknya agenda pembangunan yang harus dijalankan membuat kebutuhan pendanaan tetap menjadi persoalan penting.

“Kalau sama Pak Purbaya tanggapannya apa pun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya tetap akan ajukan (obligasi),” kata Pramono.

Baca Juga: Purbaya Ogah Lakukan Program Ini Selama Jadi Menkeu: Takut Kualat Nanti Gue Dipecat

Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta memahami kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi. Jakarta mendapatkan mandat untuk menjalankan berbagai pembangunan sehingga diperlukan dukungan anggaran yang memadai.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono setelah Purbaya sebelumnya memberikan pandangan berbeda mengenai rencana obligasi daerah Jakarta. Menteri Keuangan menilai kondisi finansial Jakarta masih cukup kuat sehingga pembangunan infrastruktur dinilai belum membutuhkan pembiayaan melalui penerbitan obligasi.

“Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit,” ujar Pramono.

Alih-alih membatalkan rencana tersebut, Pramono bahkan menyiapkan alternatif apabila penerbitan obligasi daerah nantinya tidak mendapatkan izin. Ia meminta pemerintah pusat mengembalikan dana bagi hasil (DBH) kepada Jakarta.

“Kalau nggak ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja,” ucap Pramono.

Diberitakan sebelumnya, Purbaya menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Ia menilai Jakarta sebenarnya belum berada dalam kondisi yang mengharuskan daerah tersebut mencari pembiayaan melalui surat utang untuk pembangunan infrastruktur.

“Saya belum tahu daerah mana yang akan mengeluarkan, mungkin yang paling depan Jakarta katanya mengeluarkan. Tapi Jakarta gak perlu juga ngeluarin bonds, uangnya kebanyakan,” ungkap Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, belum lama ini.

Pemerintah pusat tidak serta-merta memberikan lampu hijau terhadap rencana penerbitan obligasi daerah. Purbaya mengatakan proses pemberian izin akan dilakukan secara hati-hati untuk mengantisipasi kemungkinan risiko gagal bayar.

Risiko tersebut menjadi perhatian karena persoalan pembayaran surat utang daerah berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sebelum memberikan persetujuan.

Purbaya juga menawarkan alternatif bagi pemerintah daerah yang membutuhkan pembiayaan pembangunan. Salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Menurut Purbaya, skema tersebut dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan tanpa harus langsung menerbitkan obligasi. Pengembaliannya pun dapat dilakukan secara berkala melalui mekanisme pemotongan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah.