Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Janji Pulang ke Solo Buyar, Pengamat: Jokowi Bukan Makhluk Moral

Janji Pulang ke Solo Buyar, Pengamat: Jokowi Bukan Makhluk Moral Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Janji Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali ke Solo sebagai rakyat biasa setelah tak lagi menjabat presiden kembali dipertanyakan. Alih-alih mundur dari panggung politik, Jokowi justru aktif menghadiri berbagai agenda yang disebut sebagai safari politik.

Pengamat politik Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai aktivitas tersebut menunjukkan Jokowi masih memainkan peran politik meski sudah tidak lagi berada di Istana.

"Katanya harus membatasi kekuasaan itu sementara. Sementara ini publik juga melihat bahwa Jokowi itu punya agenda-agenda politik," kata Ginting, dikutip dari program ROSI di Kompas TV, Sabtu (5/9).

Menurutnya, pernyataan Jokowi soal membatasi kekuasaan dan hidup sederhana di kampung halaman sulit dilepaskan dari kepentingan politik keluarga.

Ginting menyoroti posisi strategis orang-orang terdekat Jokowi, putra sulungnya yaitu Gibran Rakabuming kini menjabat Wakil Presiden, putra bungsunya Kaesang Pangarep memimpin PSI, dan enantunya Bobby Nasution duduk sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Ia menambahkan, safari politik yang dilakukan Jokowi membuat publik meragukan komitmen mantan presiden tersebut untuk benar-benar kembali ke Solo sebagai warga biasa. 

"Artinya tidak berhenti yang katanya mau pulang ke Solo, tapi tetap melakukan safari politik," ujarnya.

"Jokowi punya kepentingan. Seperti saya bilang, Jokowi punya kepentingan karena anaknya wapres, karena anaknya ketua umum partai, karena menantunya Gubernur Sumatera Utara," jelasnya.

Ia juga menyinggung pidato Jokowi dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Al-Falah, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (29/8/2026). Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa kekuasaan dan jabatan hanya bersifat sementara, serta meminta agar pemimpin tidak menggunakan kekuasaan untuk menjatuhkan orang lain.

Namun, menurut Ginting, pidato tersebut sarat nuansa politik.

Baca Juga: Kalau UU Perampasan Aset Sudah Disahkan DPR, Amien Rais: Nomor Satu yang Harus Diperiksa itu Jokowi!

"Jadi orang melihat ada agenda-agenda politik sehingga ini tidak bisa dikatakan hanya pidato moral dan keagamaan semata," ujar Ginting.

"Nuansa politiknya sangat kental. Dia makhluk politik, bukan makhluk moral," tandasnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

Tag Terkait: