Ijazah Jokowi Diduga Dicetak di Pasar Pramuka, UGM: Kalau Terbukti Palsu, Kampus Akan...

Ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diduga palsu oleh sejumlah pihak dan disebut dicetak di sebuah percetakan di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, menegaskan bahwa kampus tidak bisa disalahkan jika ada pihak yang memalsukan ijazah. Ia menganalogikan kasus itu dengan kampus ternama di Inggris, Oxford.

"Sebetulnya sederhana ya cara logika berpikirnya. Sebagai contoh nih, misalnya ada sebuah perguruan tinggi ternama misalnya ya di Inggris atau di Amerika gitu sebutlah Oxford misalnya. Terus kemudian ada seseorang itu yang memalsukan ijazah Oxford. Dan kemudian dipakai oleh dia dan kemudian orang percaya bahwa itu palsu. Itu kan tidak ada hubungannya dengan Oxford. Misalnya ini sebagai pengandaian," jelasnya dalam klarifikasi resmi UGM melalui kanal YouTube kampus pada 22 Agustus 2025, dikutip Sabtu 5/9).

Wening menegaskan, UGM akan menempuh jalur hukum jika ada pihak yang terbukti memalsukan ijazah dengan mengatasnamakan kampus.

"Misalnya terbukti bahwa seseorang itu melakukan pemalsuan dan itu mengatasnamakan UGM ya UGM akan bergerak dari sisi hukum laporkan dan lain sebagainya," tegasnya.

Isu percetakan di Pasar Pramuka muncul dari tudingan sejumlah politisi dan aktivis yang mencurigai adanya pemalsuan dokumen. Kawasan tersebut memang pernah dikenal sebagai pusat jasa pengetikan dan percetakan dokumen, namun klaim bahwa ijazah Jokowi dicetak di sana hanyalah spekulasi politik tanpa bukti hukum yang sah.

Baca Juga: Ditanya Ijazah Jokowi yang Beredar di Medsos Asli atau Palsu, UGM Enggan Berkomentar

Sementara itu, proses hukum tuduhan ijazah palsu Jokowi saat ini terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa Penuntut Umum (JPU) baru saja membacakan ulang dakwaan terhadap Dokter Tifa. Sementara itu, pihak terdakwa sempat mengajukan gugatan praperadilan dan eksepsi yang memicu perdebatan mengenai keabsahan bukti digital di persidangan.

Merespons desakan publik agar menunjukkan ijazah asli, Jokowi menegaskan kesiapannya membawa dokumen pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga S1 UGM langsung di hadapan Majelis Hakim.